Elpigi 3 Kg Langka, Gubernur Sutarmidji Semprot Pertamina

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Gubernur Kalimantan Barat , H Sutarmidji semprot Pertamina terkait terjadinya kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di beberapa daerah di Kalbar.

Dikatakannya bahwa Pertamina setiap ada masalah seperti ini selalu bicara klaim bahwa ketersediaan Gas 3 Kg cukup bahkan lebih . Tapi faktanya dilapangan selalu terjadi antrian pada waktu tertentu .

Ia mengatakan terkait Elpiji 3 Kg ini kalau saja Pertamina konsisten dengan apa yang sudah di atur tidak akan ada masalah.

“Mereka juga harusnya menjelaskan yang sebenarnya jangan sampai saat ini adanya pandemi covid-19 orang mengantri dan sebagainya itu dibiarkan kayak gitu. Inilah yang saya harapkan harus di perbaiki,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kalbar , Jumat (25/7/2020).

• Satpol PP Pontianak Amankan 40 Tabung LPG 3 Kg dari Pelaku Usaha Warkop dan Rumah Makan

Pertamina setiap ada masalah seperti ini selalu bicara klaim bahwa ketersediaan Gas 3 Kg cukup bahkan lebih .

“Faktanya orang pada ngantri dan memang ada pengurangan . Lalu kenapa antrian selalu terjadi dalam waktu tertentu bukan sepanjang waktu,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Daerah tingkat dua sudah merazia yang bukan termasuk kategori UMKM yang dibolehkan memakai LGP 3 Kg malah ikut memakai gas 3 kg juga.

“Harusnya itu dilihat kalau ada kelangkaan di satu daerah tunjuk siapa distributornya siapa , agennya siapa dan pengecer siapa pasti sudah ada data Kenapa bisa seperti ini pasti ada yang dipermainkan ,” jelasnya

Ia menyayangkan hal seperti itu terjadi karena dampaknya pada masyarakat yang harus mengantri ditengah kondisi covid -19 yang dibuat menjadi permainan oleh pengecer dan distributor untuk mendapatkan keuntungan sebesar- besarnya .

Ia mengatakan apabila para aparat mendapatkan mereka yang bermain untuk segera di cabut izin dan distributornya. Ia juga meminta Wali Kota untuk tegas dalam hal ini.

“Kalau aparat bisa menangkap mereka yang bermain cabut langsung izin dan distributornya . Pak Wali Kota harus tegas cabut izinnya,” ujarnya.

Dikatakannya karena meyangkut izin tersebut kewenangannya ada di Wali Kota dan Bupati bukan pada Gubernur .

“Saya kalau boleh cabut sudah saya cabut kalau kewenangan pada saya sayang kewenangan pada bupati dan walikota . Kalau bisa cabut saja distributornya dan izin yang lain. Kita jangan pelihara pengusaha yang nakal kayak gitu kasian masyarakatnya ,” pungkasnya. (*)