DPRD Kapuas Hulu Desak Pemda Atur Regulasi PETI dan Daun Kratom

Saat ini terkait pertambangan emas di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, masih menjadi persoalan bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SAHIRUL HAKIM
Seorang petani daun kratom di Putussibau saat menjemur daun kratom, yang nantinya akan dijual ke penampung. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Fraksi Partai PPP dan PDIP DPRD Kapuas Hulu mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, agar melakukan regulasi aturan yang baik, terkait Daun Kratom ada Pertambangan Emas.

Juru Fraksi Partai PPP DPRD Kapuas Hulu, Joni Kamiso mendesak pemerintah daerah Kapuas Hulu, agar komitmen untuk melakukan regulasi masalah daun Kratom dan pertambangan emas di wilayah Kapuas Hulu.

"Mengapa hal tersebut harus serius di lapangan regulasi, karena juga bisa meningkatkan PAD di Kapuas Hulu itu sendiri, dan juga merupakan matapencaharian masyarakat, yang harus jelas regulasinya," ujarnya, Selasa (14/7/2020).

Pemda Kapuas Hulu Perjuangkan Regulasi Pertambangan Emas dan Daun Kratom

Joni menjelaskan, memang saat ini pemerintah daerah sudah berupaya untuk mengurus regulasi dasar hukum daun Kratom dan pertambangan emas itu sendiri.

"Kita hanya berharap, persoalan tersebut harus serius untuk diselesaikan," ungkapnya.

Hal sama disampaikan oleh Juru bicara Fraksi Partai PDIP DPRD Kapuas Hulu, Yanto juga mendesak pemerintah daerah, agar komitmen dalam memperjuangkan regulasi pertambangan emas dan daun Kratom.

"Regulasi pertambangan emas, dan daun Kratom sangat penting. Kita tahu bersama bahwa, sektor pertambangan emas dan daun Kratom merupakan sudah menjadi matapencaharian masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, memang aturan pekerjaan pertambangan emas sudah jelas melanggar hukum, tapi ada sebuah kebijakan yang bisa dibuat regulasi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Begitu juga dengan daun Kratom itu sendiri, belum jelas aturan hukumnya, sehingga perlu di perjuangkan, sehingga daun Kratom bisa tetap menjadi idola matapencaharian masyarakat," ungkapnya.

Saat ini terkait pertambangan emas di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, masih menjadi persoalan bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Dimana dari sisi lainnya melanggar aturan perundang-undangan, karena belum ada regulasi jelas dari Pemerintah Daerah, agar Peti bisa tetap menjadi idola matapencaharian masyarakat.

Kemudian juga dengan daun Kratom itu sendiri, legalitas hukum juga belum jelas, dimana pihak BNN masih tetap menyatakan daun Kratom mengandung zat adiktif jenis Narkoba, sehingga melarang masyarakat untuk mengolah daun Kratom.

Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tetap memperjuangkan agar daun Kratom tetap menjadi idola matapencaharian masyarakat.

Karena selama ini belum ada masyarakat yang menjadi korban akibat daun Kratom itu sendiri.

Maka hingga sekarang, proses tarik menarik masalah legalitas hukum daun Kratom masih belum jelas. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved