Breaking News:

Tripon Podcast

Bawaslu Kalbar Siapkan Strategi Pengawasan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Ruhermansyah pun menjelaskan, tentu menghadapi masa pandemi Covid-19, efektifitas pengawasan penyelenggaran Pilkada diuji.

TRIBUN PONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Suasana saat pelaksanaan Tripon Podcast dengan tema Pilkada Aman di Tengah Pandemi Covid-19 di Kantor Tribun Pontianak, Selasa (14/07/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah memastikan walaupun sejumlah daerah yang akan menggelar Pilkada terkena bencana alam banjir, ia memastikan pihaknya akan mempersiapkan strategi-strategi untuk mengatasi tantangan persoalan tersebut.

Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Kalbar dua periode ini saat menjadi narasumber Tripon Podcast dengan tema Pilkada Aman di Tengah Pandemi Covid 19 yang pandu Pemred Tribun Pontianak, Safruddin.

"Sesuai tupoksi Bawaslu, kami melakukan pengawasan seluruh tahapan, pencegahan, penindakan dan sengketa proses.

Dalam Tupoksi melakukan pengawasan ditahapan kami juga mendapat laporan dari teman-teman di Kabupaten beberapa hambatan seperti bencana alam banjir terutama saat Verfak di daerah yang mempunyai calon perseorangan," kata Ruhermansyah, Selasa (14/07/2020).

Bawaslu Kalbar Rekap Hasil Verifikasi Faktual Calon Perseorangan di Pilkada 2020

Aktifkan Adhoc, Bawaslu Kalbar Pastikan Kesiapan Pengawasan Pilkada 2020

Lanjut dikatakan Ruher, didalam pengawasan proses Coklit oleh PPDP, pihaknya menyampaikan arahan agar kabupaten berkoordinasi dan mengatur ulang strategi pengawasan karena akan menghambat waktu, terlebih di teknis KPU Coklit mesti datang secara langsung.

"Tentu hambatannya ialah bencana alam seperti banjir, namun tetap dicatat dalam hasil pengawasan terkait dengan bencana alam ini," katanya.

Namun, kata Ruher, ada upaya lain seperti tim dari calon dengan menghadirkan kepada penyelenggara atau kantor PPS pada proses Verfak.

Untuk Coklit, lanjutnya, jika memang belum terdata karena dampak bencana alam, bisa saja nanti Bawaslu Kalbar menyampaikan ke Bawaslu RI agar Bawaslu menyampaikan rekom ke KPU karena keterbatasan waktu dalam proses Coklit.

Ruhermansyah pun menjelaskan, tentu menghadapi masa pandemi Covid-19, efektifitas pengawasan penyelenggaran Pilkada diuji.

Sesuai kondisi, Bawaslu diterangkannya harus melakukan inovasi pengawasan, dimulai dengan pemetaan potensi yang ada.

Bawaslu Kalbar Mulai SKPP Daring, Cetak Kader Pengawas Terbaik

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Zulkifli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved