Larang SMA/SMK Daftar Ulang, Sutarmidji akan Copot Kepala Sekolah Tarik Iuran

Kalau sudah daftar ulang pasti ada biaya yang dikenakan pada murid, hal itu tidak boleh lagi terjadi

Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK  - Gubernur Kalbar Sutarmidji akan mencopot jabatan kepala sekolah (Kasek) Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Hal itu akan dilakukannya jika Kasek melaksanakan daftar ulang atau registrasi ulang bagi seluruh muridnya.

"Saya pastikan akan membuat aturan tidak ada daftar ulang lagi. Kalau sudah daftar ulang pasti ada biaya yang dikenakan pada murid, hal itu tidak boleh lagi terjadi," ujar Gubernur Kalbar Sutarmidji kepada Tribun, Senin (6/7).

Midji mengatakan, daftar ulang tidak perlu dilakukan.

"Saya sudah evaluasi ada dua sampai tiga kepala sekolah yang telah mengeluarkan pengumuman daftar ulang dan ada biaya-biaya. Kalau SMA-SMK saya pastikan akan copot dan diganti," tegasnya.

SUTARMIDJI Ultimatum Kepala Sekolah yang Minta Biaya Daftar Ulang ke Murid: Saya Pastikan Copot

Pengelolaan SMA/SMK negeri memang berada di bawah naungan Pemprov Kalbar.

Sejak saat itu pula Pemprov sudah memprogramkan dana Bantuan Operasional Daerah (BOSda) untuk SMA/SMK negeri.

Sutarmidji mengatakan, banyak hal yang perlu diurus kepala sekolah dari pada sibuk mengurusi daftar ulang siswa.

Ia meminta kepala sekolah proaktif dalam menyiapkan proses pembelajaran di tengah pandemi, bukan malah sibuk mengurus daftar ulang dan membuat pengumuman daftar ulang.

"Saya akan copot kepala SMA SMK yang tidak aktif dan tidak mempersiapkan segalanya untuk proses-belajar," tegas Sutarmidji.

Ia mengatakan, jika ada daftar ulang pasti ada biaya-baiya yang harus dikeluarkan murid.

Ia tak segan mencopot kepala sekolah apabila menarik iuran dari murid untuk alasan apapun.

"Ini yang dikeluarkan kepala sekolah malah pengumuman daftar ulang, bayar sekian lah, alasan beli baju, beli celana, itu yang diurus kepala sekolah," ucapnya meradang.

Kasek, jelasnya, seharusnya berpikir bagaimana mengatur ruangan dan mempersiapkan meubeler untuk siswa saat belajar di tengah pandemi.

Aswandi Mendukung Larangan Penarikan Iuran Daftar Ulang Siswa

Ia meminta kepala sekolah hanya mengarahkan siswa membeli pakaian sendiri sehingga tidak membebani murid.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved