Sempat Ajukan Alianyang Jadi Nama Bandara, DPRD Fraksi Nasdem Setujui Nama Singkawang Air Port

Fraksi Partai Nasdem menjadi salah satu Fraksi yang setuju untuk 'Bandar Udara Singkawang (Singkawang Airport)' sebagai nama Bandara Baru Singkawang.

Penulis: Rizki Kurnia | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK/RIZKI KURNIA
Anggota DPRD Kota Singkawang Fraksi Nasdem, Anewan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Fraksi Partai Nasdem menjadi salah satu Fraksi yang setuju untuk 'Bandar Udara Singkawang (Singkawang Airport)' sebagai nama Bandara Baru Kota Singkawang.

Sempat pada rapat Paripurna sebelumnya secara tegas Fraksi Nasdem mengajukan nama Pahlawan Alianyang sebagai nama Bandara tersebut, namun pilihan tersebut berubah di rapat Raperda Pandangan Terkahir Fraksi DPRD terkait nama Bandara Baru Kota Singkawang tersebut.

Anggota DPRD Kota Singkawang Fraksi Nasdem, Anewan usulan nama Pahlawan Aliayang tersebut didasari pengantar wali kota dimana salah satunya adalah memilih atau memberikan usulan beberapa nama tokoh terutama untuk tokoh-tokoh yang telah berjasa untuk Kalimantan Barat.

"Setelah mulai mekanisme yang dijalani melalui setiap pembahasan dipansus akhirnya timbulah dinamika bahwa perlu ada sebuah nama terobosan seperti nama Singkawang Air Port," ujar Anewan, Senin (6/7/2020).

Cegah Corona, Patroli Gabungan TNI Polri dan Sat Pol PP Sosialisasikan New Normal di Singkawang

Ia menuturkan Singkawang Air Port dipilih Fraksi Nasdem karena memang nama Singkawang sudah terkenal secara ini internasional.

"Kita mengangkat nama Singkawang itu sendiri ke kancah internasional maupun nasional itu sendiri, nah kita sebagai fraksi fleksibel aja terutama Nasdem, artinya ketika itu sudah mekanisme Pansus maka kita setuju untuk Singkawang Air Port," jelasnya.

Ia menerangkan tidak ada sedikit pun keberatan atas nama Singkawang Air Port tersebut, bahkan menurutnya nama tersebut lebih tepat dibandingkan dengan nama tokoh-tokoh lain.

Menurutnya, apabila hanya mengambil salah satu tokoh, nantinya akan berpotensi adanya kecemburuan sosial.

"Yang kedua, tentunya ada royalti nantinya yang akan diberikan kepada nama yang bersangkutan pahlawan, jadi dengan adanya royalti itu bukan berarti kita menyayangkan itu tetapi paling tidak itu sudah mengeluarkan lagi anggaran terutama dari APBD," jelasnya. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved