Sutarmidji Target Bangun Jembatan Kapuas III, Dorong Realisasi 3 Proyek Strategis Nasional Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ada tiga proyek strategis nasional di Kalimantan Barat untuk menunjang pertumbuhan serta kemajuan daerah.

Gubernur Kalbar Sutarmidji menyebutkan tiga proyek strategis nasional itu Jembatan Kapuas III, Duplikasi Jembatan Kapuas I, dan Jembatan Sungai Sambas Besar.

Dari tiga proyek strategis nasional tersebut yang menjadi tanggungjawab Pemprov Kalbar dalam pembebasan lahannya adalah Jembatan Kapuas III.

Biaya pembangunan jembatan disebutnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

• KALBAR 24 JAM - Kisah Kakek Johar Tinggal di Gubuk, Ayah Cabuli Anak Kandung, hingga Kebakaran Rumah

"Menindaklanjuti hasil Musrenbang, regional dan nasional. Kita diminta oleh Bappenas dua sampai tiga proyek stategis nasional di Kalbar," ucap Sutarmidji saat diwawancarai, Kamis (2/7/2020).

Pemprov Kalbar mengambil pilihan untuk pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar, Duplikasi Jembatan Kapuas I, dan Jembatan Kapuas III.

"Nah kenapa ini saya pilih, karena ketiga ini sangat penting bagi percepatan serta kelancaran transportasi darat di Kalbar," tegasnya.

Untuk pembangunan Jembatan Kapuas III, Pemprov Kalbar wajib menyelesaikan ganti rugi lahan.

Sedangkan Sungai Sambas Besar ditugaskan Kabupaten Sambas untuk membebaskan lahan.

Selanjutnya lahan untuk Jembatan Kapuas I gandeng menjadi tanggungjawab Pemkot Pontianak membebaskan lahannya.

Pembangunan Jembatan Kapuas III akan melintasi dua kabupaten yakni Desa Wajok, Kabupaten Mempawah dan Jeruju Besar yang masuk wilayah Kabupaten Kubu Raya.

"Untuk Jembatan Kapuas III, saya berkomitmen dan akan saya sampaikan pada DPRD untuk segera kita bebaskan lahan yang dibutuhkan," ujar Midji.

Ia menambahkan memang proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk membaskan lahan Jembatan Kapuas III tidak sedikit.

Bahkan ia memperkirakan sekitar Rp 200 miliar yang diperlukan untuk membebaskan lahan.

"Cukup besar memang, perkiraan saya lahan yang dibebaskan paling sedikit memerlukan anggaran Rp 200 miliar. Tapi insyaallah bisa kita lakukan," ucap Midji dengan optimis.

Rencana realisasi pembangunan jembatan Kapuas III dilaksanakan pada 2021.

"Pada anggaran perubahan 2020 kita akan lelang untuk apraisal menilai lahan yang akan dibebaskan."

"Kita targetnya dari Desember 2020 hingga Maret 2021 menyelesaikan ganti rugi lahannya," jelas mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Sekarang Midji menyebut tengah melakukan inventaris lahan.

Ia minta pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) jangan sampai ada lahan-lahan negara diterbitkan sertifikatnya.

Bahkan ia menegaskan khusus untuk Pulau Panjang yang ada di tengah alur Sungai Kapuas, siapapun yang memilikinya harap menyerahkan tanpa ganti rugi atau sukarela.

"Kalau tidak, maka kami tidak akan membuat jembatan itu turun di Pulau Panjang dan kita akan naikkan langsung tiangnya. Sehingga Pulau Panjang tidak akan ada manfaatnya," tegas Sutarmidji.

Tapi kalau pemiliknya mau menyerahkan tanpa ganti rugi, maka pembangunan Jembatan Kapuas III akan diturunkan pada Pulau Panjang serta akan ada jalan.

Sehingga Pulau Panjang akan hidup dari sisi ekonomi dan pariwisata. Kalau perlu dibuat pergudangan dan central lainnya.

Sutarmidji juga menjelaskan mengapa pembebasan lahan ini ia umumkan.

Ia mengatakan, biarkan saja masyarakat yang mau berspekulasi membeli lahan, tapi jangan salahkan pemerintah jika nilainya tidak seperti yang diharapkan bagi mereka yang berspekulasu tersebut.

"Kita akan menilai sesuai dengan ketentuan apraisal sehingga semuanya berdasarkan aturan dan nilai yang ditentukan," ujarnya.

Lelang Aset

Gubernur Kalbar Sutarmidji juga menjelaskan, pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap proses pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar.

Tak disangkal untuk membebaskan lahan pembangunan Jembatan Kapuas III Pemprov Kalbar harus memutar otak mencarikan dana yang diasumsikan mencapai Rp 200 miliar.

"Tapi bagaimanapun kita tetap melakukan pembangunan, nah untuk menyiasati agar kita cepat membebaskan lahan saya ada rencana menilai aset-aset bernilai ekonomis Pemprov Kalbar," ucap Sutarmidji.

Sehingga pemerintah pusat bisa segera merealisasikan pembangunan Jembatan Kapuas 3.

Rencana untuk menilai asat-aset Pemprov yang dari sisi nilai ekonomis bagus tapi menjadi lahan tidur adalah solusi untuk mempercepat pembebasan lahan pembangunan Jembatan Kapuas III.

"Misalnya di Wajo, Pontianak Utara kemudian hampir semua kabupaten banyak aset Pemprov yang tidak dimanfaatkan."

"Saya akan mengusulkan ke dewan mengapa ini tidak dinilai oleh appraisal serta DJKN kemudian dilelang secara terbuka," katanya.

Dana dari hasil lelang digunakan untuk pembebasan lahan Kapuas III.

Kemudian untuk pembebasan lahan Kapuas III juga harus melalui appraisal, sehingga nilainya ditetapkan mereka secara independen.

Pemprov Kalbar tidak akan melebihi dari nilai yang ditentukan appraisal.

"Apabila ada hambatan, saya akan menggunakan sesuai aturan yaitu mengkonsinyasikan pada pengadilan agar semuanya bisa berjalan baik," sebutnya.

Pembebasan lahan serta penjualan aset nanti akan ia koordinasikan dan meminta pendampingan dari Korsupgah KPK.

Agar semua transparan, ini merupakan proyek strategis nasional.

BPK dan BPKP juga harus memberikan pendampingan termasuk Kejaksaan.

"Saya tidak mau ada gangguan dalam percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Kalbar. Sebab kalau proyek-proyek strategis nasional ini terhambat, yang rugi adalah Kalimantan Barat."

"Jadi jangan ada yang beranggapan negatif dari menjual aset dan sebagainya, dari pada aset yang ada tidak dimanfaatkan malah menjadi masalah ke depannya sebaiknya di dilelang," ujar Sutarmidji.

Minta Maaf

Midji menjelaskan terhambatnya pembangunan lantaran anggaran dari pemerintah pusat tidak ada.

Selain itu, PAD juga tidak mencapai target uang telah ditetapkan sehingga pembangunan tidak berjalan lancar termasuk untuk membebaskan lahan pembangunan Jembatan Kapuas III Pemprov harus memutar otak.

"Saya minta maaf kepada masyarakat, karena kondisi ini membuat hambatan pembangunan kita. Mulai dari perbaikan jalan maupun pembangunan jalan provinsi di daerah-daerah semua terhambat," katanya.

Itu semua karena anggaran dari pusat tidak ada yaitu Dana Alokasi Fisik (DAK) dari pusat tidak disalurkan dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Kemudian beberapa anggaran dipotong, selanjutnya PAD Kalbar dipastikan tidak capai target.

"Nah kalau 10 persen saja tidak tercapai, artinya Rp 240 miliar kurangnya PAD. Kalau sampai 20 persen tidak sampai target maka kekurangan PAD dari target capai Rp 480 M," jelas Midji.

Sehingga kondisi ini sangat menggangu program pembangunan yang ada di Kalbar dan ia meminta maaf pada masyarakat.

Sementara itu Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Kapuas III.

"Ya itu memang sudah perencanaan dan kebutuhan, jadi kita apresiasi langkah cepatnya pak gubernur merespons itu, supaya untuk pembebasan lahan," ungkap Muda Mahendrawan, Kamis (2/7/2020).

Muda menilai, bila pelaksanaan fisik pembangunan Jembatan Kapuas III dapat dilakukan sesuai rencana yakni 2021, maka dapat membantu mengurai kemacetan yang terjadi di Jembatan Kapuas I.

Terlebih dikatakan Muda, wilayah Kalimantan Barat belum memiliki jalur outer ring road.

"Dan memang ini juga bisa untuk memperkuat perwujudan dari pada outer ring road. Nah kita inikan kita belum ada outer ring road, jalur keluar. Kalau kendaraan besar lewat kota semuakan keberatan."

"Inipun dapat berpengaruh kepada semua, apalagi kota, saya rasa sulit apabila kendaraan-kendaraan muatan besar harus lewat perkotaan," ujarnya.

Muda berharap, pembangunan jembatan yang menghubungkan mulai dari Desa Wajok (Kabupaten Mempawah), Jeruju Besar, hingga ke Pal IX (Kabupaten Kubu Raya) dapat segera terselesaikan.

"Saya harapkan pembebasan lahan ini bisa lancar, dan semoga saja bisa dilakukan dengan langkah yang tidak terhambat."

"Mungkin semua pihak juga tentu harus bisa membantu memperlancar dalam pembangunan jembatan ini," harapnya.

Tokoh masyarakat Kalimantan Barat yang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar Fraksi Partai Golkar Erry Iriansyah menyatakan sangat mendukung atas proyek nasional itu.

"Saya sangat mendukung, tiga proyek nasional di Kalbar itu karena sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi di Kkalimantan Barat. Selama itu menjadi maslahat untuk masyarakat," kata Erry.

Terutama jembatan kapuas III yang rencananya akan dibangun tahun anggaran 2021 pemerintah provinsi Kalbar, hingga diungkapkannya saat ini Pemprov Kalbar sedang mendata kepemilikan tanah yang terkena proyek pembangunan itu atau sebagai akses jalan jembatan untuk di Desa Wajok Kabupaten Mempawah dan Desa Jeruju Pal IX Kabupaten Kubu Raya.

"Mudah-mudahan masyarakat mendukung kegiatan proyek tersebut. Kemudian jembatan kapuas I gandeng ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan yang terjadi selama ini mudah-mudahan pemerintah Kota Pontianak bisa cepat melakukan pembebasan lahan yang terdampak pembangunan tersebut," ungkapnya.

Harapan itu diungkapkan lantaran jembatan ini dinilainya sebagai lintas perdagangan antar Kabupaten/kota bisa terhubung dan semakin berkembang.

"Yang penting dalam pembangunan ini Kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Pusat harus terjalin dan harus duduk bersama dalam pembangunan ini."

"Karena pasti ada tanggung jawab mana yang wewenang pemerintah Kabupaten/kota, mana yang wewenang pemerintah Provinsi Kalbar dan mana wewenang pemerintah pusat," bebernya.

“Kita doakan mudah-mudahan pembangunan tiga proyek nasional pembangunan jembatan di Kalbar bisa cepat terealisasi dan dilaksanakan sesuai target pelaksanaan," tukasnya.

Dukungan juga disampaikan masyarakat Kota Pontianak, Faruki satu di antara warga menilai bahwa dengan adanya pembangunan jembatan itu nantinya akan mengurangi kemacetan di Kalbar.

Selain itu, Ia mengungkapkan bahwa dengan adanya proyek ini juga akan membantu mempermudah transportasi masyarakat di kalbar.

"Kita sangat mendukung dan bahkan menyambut baik atas proyek tersebut. Karena juga sangat membantu transportasi masyarakat di kalbar khususnya di kota pontianak agar tidak terjadi kemacetan."

"Terkhusus bagi masyarakat pinggiran agar lebih lancar seperti ingin pulang pergi bisa terurai apabila proyek pembangunan jembatan itu terealisasikan," ujar Ketua PCNU Kota Pontianak ini.

Ia mengapresiasi langkah Pemprov Kalbar.

Ia berharap agar proyek itu dapat diperjuangkan demi kepentingan masyarakat bersama.

"Kami berharap kepada pemerintah agar bisa memperjuangkan dan juga kepada anggota DPR RI yang ada di komisi pembangunan itu agar turut andil untuk memperjuangkan, karena kami sangat mengharapkan itu," ungkapnya. (oni/oki/ade)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak