216 PAUD di Pontianak Terima Bantuan Operasional, Edi Kamtono: Optimalkan untuk Pencapaian Tujuan
Bantuan yang disalurkan terbagi dalam dua tahap. Bantuan tahap pertama yang disalurkan sekira Rp2,8 miliar
Penulis: Hamdan Darsani | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebanyak 216 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terdiri dari 191 PAUD Swasta, 24 PAUD PKK dan 1 PAUD PKK Percontohan menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD.
Bantuan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Bantuan yang disalurkan terbagi dalam dua tahap. Bantuan tahap pertama yang disalurkan sekira Rp2,8 miliar
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan pemberian BOP PAUD bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan dalam penyelenggaraan PAUD yang berkualitas.
"Saya berharap penyelenggara PAUD dapat mengoptimalkan dana yang diterima untuk tercapainya tujuan tersebut," ujarnya sesaat setelah menyerahkan bantuan operasional PAUD di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (2/7/2020).
Besaran bantuan masing-masing PAUD bervariasi, tergantung dari jumlah siswa. Bantuan tersebut diharapkan bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran daring atau online seperti operasional internet.
• Wali Kota Pontianak Edi Kamtono Bentuk Tim Pengawas PPDB Tingkat SMP
Selain itu, juga untuk memenuhi perlengkapan dalam rangka mengatasi Covid-19 seperti masker, sabun dan hand sanitizer.
"Kita harapkan dengan bantuan tersebut operasional PAUD akan tetap berjalan," ujarnya.
Edi menilai PAUD memegang peranan penting sebagai tempat pendidikan dasar bagi anak usia dini dalam rangka membangun karakter dan kecerdasan anak sebelum masuk ke jenjang sekolah dasar.
Diakuinya kondisi di lapangan, beberapa PAUD dari sisi sarana maupun pengelolaan sudah sesuai standar.
Namun masih ada sebagian PAUD memanfaatkan sarana pendidikan sementara seperti menumpang rumah warga.
• Ini Pesan Kapolres Mempawah di Momen HUT Bhayangkara Ke-74
"Sehingga harus dicarikan solusi agar PAUD tersebut menempati bangunan yang layak," ungkapnya.
Pihaknya sudah melakukan inventarisasi terhadap keberadaan PAUD. Bagi PAUD yang dikelola PKK, bisa dengan memanfaatkan lahan pemerintah yang tidak terpakai.
"Terutama kawasan yang padat penduduk dan sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan rendah," pungkas Edi Kamtono.
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut: