Virus Corona Masuk Kalbar
Gubernur Sutarmidji Instruksikan Setop Kirim Sampel Swab ke Jakarta, Lab RS Untan Sanggup Tangani
Saya minta bupati tetap koordinasi satu pintu dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, sekalipun kenal dengan kepala lab manapun.
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji memastikan Dinas Kesehatan Kalbar yang membawahi Dinas Kesehatan kabupaten/kota tak akan mengirim sampel swab Covid-19 ke Jakarta.
Midji memastikan RS Universitas Tanjungpura mampu menangani pemeriksaan cairan nasofaring pasien Covid-19 di Kalbar.
“Laboratorium RS Untan masih ada stok untuk uji sampel swab hingga 30 hari ke depan,” ujar Sutarmidji kepada Tribun, Selasa (30/6/2020).
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini menyampaikan, hingga saat ini masih ada sejumlah sampel swab yang hasilnya belum keluar.
• KALBAR 24 JAM- Protes Hasil PPDB, Transaksi Narkoba Asal Malaysia Digagalkan, hingga Pesona Karimata
"Sampel swab yang belum keluar masih ada 282 orang," katanya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kalbar total sampel swab 282 orang yang belum keluar ini masing-masing berasal dari Kabupaten Landak 109 orang, Kabupaten Sintang 29 orang, Kabupaten Sambas 52 orang, Kabupaten Ketapang 48 orang dan Labkesda Prov (Pontianak) sebanyak 44 orang.
Midji juga mengingatkan kepada bupati dan wali kota se-Kalbar untuk selalu berkoodinasi dengan Dinas Kesehatan Kalbar.
Koordinasi dengan provinsi ini, kata Midji, perlu dilakukan meskipun bupati/wali kota memiliki kenalan di Jakarta.
Ia menjelaskan, ada sejumlah data bahkan jumlahnya cukup banyak lebih dari 100 sampel dari Kabupaten Sintang yang tidak tercatat di Diskes Kalbar.
Angka pastinya disampaikan Sutarmidji 176 sampel yang awalnya dikirim Pemkab Sintang ke Jakarta tidak melalui Diskes Provinsi Kalbar akhirnya ditolak dan tidak dilakukan uji swab.
"Saya minta bupati tetap koordinasi satu pintu dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, sekalipun kenal dengan kepala lab manapun," ucap Sutarmidji.
Apabila kabupaten/kota tidak melapor pada provinsi, lanjutnya, otomatis sampel swab akan ditolak, akhirnya akan membuat lama penanganan Covid-19.
"Saya pastikan tanpa lewat provinsi pasti ditolak, saya sudah bilang ke pusat, kalau tidak lewat provinsi maka kita anggap itu data liar," tegasnya.
Bahkan ia menyebutkan jika memang bisa daerah kabupaten/kota seperti yang dilakukan Sintang yang mengirim langsung sampel swab dan dilayani maka Pemprov Kalbar akan menghentikan penanganan semuanya, biarkan saja kabupaten/kota langsung.
Midji mengatakan, keseragaman data dan akurasi data sangat penting sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis dalam penanganannya.
