Pemkab Sintang Kembali Raih Opini WTP dari BPK, Jarot: Ini Hasil Kerja Bersama dan Jangan Korupsi

Ada juga kami temukan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial belum sesuai aturan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SYUKUR SALEH
PENYERAHAN LPH BPK: Bupati Sintang, Jarot Winarno mengikuti penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI Perwakilan Kalbar kepada Kabupaten/Kota yang dilakukan secara virtual. Laporan keuangan tahun anggaran 2019 Pemkab Sintang kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Ri Perwakilan Kalbar. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG - Laporan keuangan tahun anggaran 2019 Pemkab Sintang kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Ri Perwakilan Kalbar.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan  keuangan oleh BPK RI Perwakilan Kalbar kepada Kabupaten/Kota di untuk pertama kalinya dilakukan secara virtual.

Ada 13 Kabupaten/Kota yang menerima LHP Tahun Anggaran 2019 diserahkan secara virtual oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Herry Ridwan.

Bupati Sintang, Jarot Winarno bersama Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florensius Roni menerima laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 secara virtual Pendopo Bupati Sintang, Senin (29/6).

Sambas Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK, Atbah: Ini Hasil Kerjasama Kita Semua

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat, Herry Ridwan menjelaskan bahwa opini wajar tanpa pengecualian diberikan jika laporan keuangan daerah  sudah menyajikan 4 kriteria.

Antara lain, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, keandalan sistem pengendalian internal, kecukupan bukti/dokumen pertanggungjawaban dan kelengkapan pengungkapan, serta kepatuhan pemda terhadap peraturan perundang-undangan yang  berlaku.

“Kami mencatat masih ada persoalan dalam laporan keuangan 13 kabupaten kota. Seperti pengelolaan asset tetap yang tidak memadai, pencatatan piutang PBB dan retribusi PBB yang tidak tertib. Ada juga kami temukan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial belum sesuai aturan,” kata Herry.

Dengan demikian, perolehan predikat opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang sudah 8 kali secara berturut-turut mendapatkan opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalbar. 

Jangan Korupsi

Bupati Sintang, Jarot Winarno merasa bersyukur Laporan keuangan tahun anggaran 2019 Pemkab Sintang kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya.

Halaman
12
Penulis: Agus Pujianto
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved