Jawab DPR RI, Menteri ESDM Benarkan Rencana Pemerintah Hapus Premium dan Pertalite

PT Pertamina (Persero) berencana untuk menghapus produk BBM yang tidak ramah lingkungan dengan kadar Research Octane Number (RON) di bawah 91.

tribunews
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN) Ilustrasi - Petugas memeriksa nosel dan selang Pertalite RON 90 sebelum peluncuran, di SPBU Coco, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2015). PT Pertamina (Persero) akan menjual produk bensin baru yakni Pertalite RON 90 pertama kali pada Jumat (24/7/2015) di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Arifin Tasrif menjawab pertanyaan anggota DPR RI perihal rencana pemerintah menghapus premium dan pertalite dari pasaran.

Jawaban Arifin Tasrif diutarakan setelah sebelumnya ada pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri ESDM perihal itu, pada Kamis (25/6/2020).

Karena, sebelumnya PT Pertamina (Persero) berencana untuk menghapus produk BBM yang tidak ramah lingkungan dengan kadar Research Octane Number (RON) di bawah 91.

Produk BBM itu termasuk Premium dan Pertalite sehingga menuai beragam pertanyaan dari banyak pihak.

"Pertamina akan menghapus menghilangkan Premium atau Pertalite untuk masyarakat. Saya pikir ini juga hal yang mengejutkan buat masyarakat," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta.

BERKENALAN dengan Fadli Rahman, Baru Usia 33 Tahun Jabat Komisaris PT Pertamina Hulu Energi

Kelakar Nicke Widyawati soal Sosok Ahok yang Bawa Hoki di Pertamina, Tak Perlu Bayar Endorse Mahal

Sartono mempertanyakan apakah rencana tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah atau Pertamina untuk menghapus subsidi BBM.

Menjawab pertanyaan tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif tidak mengelak.

Pemerintah dikatakan akan mengurangi produksi premium dan pertalite.

Sebab, menurut dia, rencana tersebut sejalan dengan kesepakatan pemerintah untuk mengurangi emisi gas karbon, dengan memaksimalkan produksi energi ramah lingkungan.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 mengenai batasan RON.

Halaman
12
Editor: Haryanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved