Gubernur Sutarmidji Dukung BPS Kalbar dalam Program Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Ia menambahkan, meskipun data yang sudah baik namun tidak adanya sinkronisasi data tersebut akan menjadi masalah.

TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat membuka Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Kantor BPS Provinsi Kalbar, Kamis (25/6/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengapresiasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar terkait Pencanangan Pembangunan Zona Integritas guna membangun pelayanan prima, baik, serta bebas korupsi.

Hal tersebit disampaikan oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji usai membuka Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Kantor BPS Provinsi Kalbar, Kamis (25/6/2020).

Dalam kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) turut dihadiri Ketua Ombudsman Kalbar Agus Priyadi, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Jaya Kesuma, Wakapolda Kalbar Irjen Pol Imam Sugianto dan Kepala BPS M Wahyu Yulianto.

Dikatakannya dengan adanya Zona Integritas ini, menurut Gubernur Kalbar, Sutarmidji akan menghasilkan data yang akurat untuk mendukung berbagai program Pemerintah Provinsi Kalbar dalam melayani masyarakat.

Bupati Jarot Dukung BPS Sintang Canangkan Zona Integritas

“Dengan BPS membangun Zona Integritas diharapkan semuanya bisa menjadi memberi pelayanan yang prima, baik dan bebas korupsi."

"Setiap program itu sukses atau tidak sukes tergantung data statistik bisa mewarnai program itu, tanpa data yang baik tidak akan mungkin menghasilkan program yang baik dan tidak mungkin program itu sukses,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun data yang sudah baik namun tidak adanya sinkronisasi data tersebut akan menjadi masalah.

“Saya ambil contoh jika data tidak sinkronisasi, saat ini bantuan tunai pandemi Covid-19 data dasarnya tidak valid. Sehingga penerima bantuan tidak tepat sasaran."

"Hal itu diakibatkan datanya tidak benar, dengan adanya data akurat dan valid itu sangat penting,” tuturnya.

Padahal, menurut Gubenur Kalbar Sutarmidji bahwa presiden telah mengeluarkan peraturan terkait satu data untuk seluruh Indonesia agar tidak terjadinya simpang siur data yang ada.

Halaman
12
Penulis: Anggita Putri
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved