Suriansyah Sebut Pembangunan Jalan Provinsi dengan Proyek Multi-Years Masih dalam Pembahasan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suriansyah mengatakan bahwa pembangunan Jalan Provinsi Kalbar menjadi proyek prioritas dan salah satu kinerja yang masuk dalam RPJMD 2019 -2023.

Ia mengatakan sejauh ini memang kondisi mantap jalan provinsi kurang lebih 58 persen untuk di Kalbar.

Jadi memang untuk meningkatkan kondisi mantap menjadi 100 persen bukan pekerjaan murah dan mudah, karena memerlukan dana yang sangat besar.

"Ada usulan Gubernur Kalbar untuk mengefektifan pelaksanaan nanti itu dianggarkan dalam kegiatan proyek multi-years contract (MYC)."

• Hujan Gerus Material Batu di Jalan Kini Balu Sanggau, Dinas PUPR Kalbar Siapkan Anggaran Rp 5 Miliar

"Pada prinsipnya DPRD masih menunggu usulan dari Gubernur Kalbar dan alasan yang diberikan tentunya DPRD akan mempelajari terlebih dahulu. Kita akan melihat aturan dan urgensinya serta melihat anggaran yang tersedia," ujarnya, Rabu (17/6/2020).

Maka ke depan akan dilakukan pembahasan di tingkat Badan Anggaran.

Apabila memang mayoritas badan anggaran menyetujui usulan hal tersebut mungkin akan mempercepat peningkatan kualitas jalan dari kondisi 58 persen menjadi diatasnya.

"Menurut saya sah saja usulan gubernur Kalbar dan akan kita bahas di badan anggaran kalau memang disetujui berarti akan kita anggarkan mulai tahun 2021 -2023."

"Karena kegiatan multi years ini hanya bisa dilakukan dalam masa jabatan 1 gubernur dan tidak boleh melewati masa jabatan gubernur saat ini," jelasnya .

DPRD Provinsi Kalbar tentu memaklumi rencana gubernur dan akan dibahas di tingkat DPRD sepanjang semua fraksi menyetujuinya dan badan anggaran juga setuju berati akan terlaksana .

"Jadi sejauh ini masih dibahas dulu. Kemudian persetujuan tergantung sikap politik di DPRD saat rapat paripurna pengesahan ," ucapnya.

Sebelumnya Gubernur Kalbar mengatakan bahwa jalan yang rusak juga karena angkutan dari perusahaan sawit.

Mengenai hal tersebut , Suriansyah mengatakan bahwa sejauh ini peran dari pihak perusahaan belum terlihat.

"Sejauh ini peran perusahaan belum terlihat . Selain itu, pembayaran pajak ekspor tidak di Kalbar tapi di pelabuhan ekspor."

"Kecuali nanti apabila izin pelabuhan Kijing selesai mereka bisa membayar di Kalbar. Jadi Kalbar juga mendapatkan pemasukan untuk Kalbar," jelasnya.