Ustadz Abdul Somad Klarifikasi Pendapat Miring Tentang Dirinya, Refly Harun Senang UAS yang Tanya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengaku senang saat Ustadz Abdul Somad (UAS) menyampaikan pendapat miring tentang dirinya.

Meski apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad adalah ''ngeri-ngeri sedap''. 

Hal itu disampaikan Ustad Abdul Somad saat berdialog dengan Refly Harun dalam Dicecar (Dialog Cerdas Cara Refly).

Biasanya, pada kesempatan Dicecar, pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberikan pertanyaan untuk dijawab narasumber.

Namun kali ini, Refly Harun justru mendapat beragam pertanyaan dari Ustadz Abdul Somad.

Satu di antara pertanyaan yang disampaikan Ustadz Abdul Somad adalah mengenai pendapat miring tentang Refly Harun.

"Ada pendapat miring tentang bang Refly. Boleh saya sampaikan?," kata UAS mengawali pertanyannya.

"Oo boleh. Jangankan miring. Jongkok pun boleh," jawab refly Harun.

Ustadz Abdul Somad kemudian melanjutkan.

"Katanya begini. Bang Refly vokal setelah tidak jadi komisaris di Pelindo I," ungkap UAS.

Menjawab hal itu, Refly Harun menyatakan bahwa pertanyaan yang disampaikan UAS, ngeri-ngeri sedap.

"Saya senang ustadz tanya ini. Kapan lagi ustadz Abdul Somad yang tanya," ungkap Refly Harun.

"Gini tadz. Paling gampang menjawabnya dengan kronologis. Kalau kronologiskan kita bukan lagi bicara argumentasi, tapi fakta," kata Refly Harun.

Refly mengatakan, dirinya diberhentikan (katakanlah begitu) sebagai Komisaris Utama Pelindo 1 pada 20 April 2020.

Sementara channel YouTube miliknya pertama kali tayang 22 Maret 2020.

"Jadi sebulan sebelumnya. Dan saya sebelum berhenti itu sudah mengkritik soal staf khusus yang melakukan conflict of interest
soal ruang guru yang terlibat proyek Rp 5,6 triliun dan lain sebagainya. Bisa dicek itu. Di YouTube kan semua terecord," katanya.

Refly mengatakan, jadi di situ semuanya terlihat betul.

Bahkan jauh sebelum itu dirinya sudah mulai mengkritik pemerintah, tepatnya sejak 2017.

"Saya pernah nulis di harian Kompas, judulnya memimpin penegakan hukum," katanya.

Pada tulisan tersebut Refly Harun mengibaratkan presiden Jokowi sebagai mahasiswa yang mengambil tiga mata kuliah.

"Mata kuliah pertama, politik. Luar biasa politiknya. Hanya satu tahun koalisi merah putih yang dipimpin Prabowo cs bubar," katanya. 

"Lalu kemudian semua partai mendukung dia (Jokowi) sehingga dia mayoritas. Pembangunan ekonomi jalan, dan lain sebagainya jembatan pelabuhan luar biasa. Maka saya katakan di mata kuliah ini presiden mendapat nilai A," ungkap Refly.

"Tetapi di mata kuliah ketiga, penegakan hukum law enforcement nah memble," katanya.

"Karena begini, kalau kita mau jujur, ustadz sudah merasa negara ini baldatun thoyyibatun wa raabbun ghafur? Belumkan?," kata Refly yang dijawab UAS dengan kata sama.

"Korupsi masih banyak dimana-mana. Nah ini sebenarnya yang saya pribadi minta kepada pemerintah agar garang melakukan pemberantasan korupsi," katanya.

"Kalau nggak kan negara ini tidak pernah menjadi negara kuat. Jadi itu yang saya kerjakan. Dan itu terecord dalam buku yang saya tulis," katanya.

Refly juga mengungkap kritik lain yang disampaikannya terkait kebijakan pemerintah.

"Termasuk juga ada beberapa isu yang saya kritik kebijakan pemerintah. Pertama, saya tidak setuju Perpu Ormas. Bukan saya pro HTI, saya nothing to do dengan organisasi apapun," katanya.

"Tapi saya membela Undang-Undang Dasar kita. Bahwa yang namanya kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah hak azasi manusia," katanya.

Jadi kalau orang mau membubarkan partai politik, membubarkan ormas, harus dengan proses hukum.

"Nggak boleh main bubar bubar begitu saja," katanya.

Kedua, dirinya juga menentang Presidential Threshold yang menyebabkan oligarki politik.

"Kartel politik saya bilang. Memborong semua partai politik dan hanya menyisakan satu penantang saja yang membuat kita tidak sehat dalam berkompetisi politik," katanya.

"Ada cebong, ada kampret. Sekarang kadrun. Karena itulah saya tidak setuju dengan itu," paparnya.

Refly mengatakan, dirinya tahu dua isu itu adalah isu yang sangat penting bagi pemerintahan Jokowi.

Sebab yang pertama, Perpu ormas menjadi jaminan untuk membubarkan kelompok HTI, misalnya, katakanlah.

"Yang kedua, Presidential Threshold adalah jaminan agar jauh lebih mudah dalam kontestasi Pilpres karena akan head to head," urainya.

"Nah, ustadz bayangkan seorang komisaris utama BUMN ngomong begini. Kira-kira bakal lama nggak dia," ungkap Refly seraya tertawa.

Refly Harun mengatakan, wajar jika dirinya diberhentikan.

"Jangan lupa juga, Erick Thohir kan ketua tim sukses Pilpres kemaren. Jadi tidak heranlah kalau kemudian yang diakomodir orang orang yang dalam tanda kutip berkeringat. Bukan orang yang mengkritik," paparnya.

Dengan adanya channel YouTube miliknya, Refly merasa memiliki kebebasan.

Memiliki sarana untuk menyampaikan ide, gagasan, dalam rangka pencerdasan bangsa.

"Kan begitu. Dan orang kalau mau membantah saya, bantahlah dengan argumen. Mana di argumen saya yang tidak benar. Jangan bantah karena sakit hati. Tidak relevan itukan," katanya.

"Karena saya katakan, saya bersyukur dan berterima kasih pernah menikmati jabatan sebagai komisaris utama di BUMN. Dan saya menghasilkan tiga buku," katanya. 

Pertama buku dengan judul BUMN dalam Perspektif Hukum Tata Negara. 

Buku kedua berjudul Menjadi Komisaris BUMN Antara Kritisisme dan Profesionalisme. 

Ketiga, Hukum BUMN. 

"Jadi paling tidak ada yang saya hasilkan untuk dunia pendidikan. Begitu ustadz," ungkap Refly.

Simak dialog Refly Harun dengan Ustadz Abdul Somad selengkapnya di video berikut ini: