NEW NORMAL Bisa Berhasil Jika Masyarakat Disiplin, Ma'ruf Amin: Tetap Waspada
Setidaknya sudah 102 daerah yang diizinkan pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menerapkan new normal.
Protokol kesehatan tersebut berupa menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan tidak berkerumun dengan siapa pun.
Tetap Waspada
Selain disiplin, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengingatkan agar masyarakat harus lebih waspada di era kenormalan baru, yang nantinya membolehkan kembali beribadah di tempat ibadah masing-masing.
Kewaspadaan tersebut diperlukan agar tempat ibadah tidak menjadi pusat penularan Covid-19 baru di wilayah masyarakat itu sendiri.
"Dalam kita beribadah juga harus lebih siap karena jangan sampai tempat-tempat ibadah menjadi pusat penularan karena itu maka ada aturan-aturan," kata Ma'ruf Amin. Baca juga: 3 Fase Psikologis Manusia Hadapi New Normal Namun, kata dia, beribadah dalam tatanan kenormalan baru pun hanya bisa dilakukan bagi daerah yang memang sudah bisa melaksanakannya. Itu pun dengan aturan-aturan yang wajib diterapkan. Misalnya, bagi umat Muslim dalam melaksanakan shalat Jumat harus tetap menjaga jarak, menggunakan masker, membawa sajadah sendiri, dan berwudhu sejak dari rumah . "Shafnya pun kalau dalam keadaan normal harus rapat, ini harus berjarak dan tidak seperti biasanya karena masih ada kedaruratan Covid-19 yang belum hilang. Sudah bisa (shalat berjemaah), tapi jarak shaf harus direnggangkan," kata dia. Kerahkan TNI/Polri Jika Masyarakat Lalai Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah juga menyiapkan TNI/Polri dalam penerapan new normal untuk mengawasi masyarakat yang tak patuh peraturan. Baca juga: Tips Praktis bagi Arsitek Hadapi Era New Normal Sebab, dalam masa transisi new normal di Jakarta yang dimulai sejak Senin (8/6/2020), ada saja warga yang tak menaati protokol kesehatan yang seharusnya dilakukan. "Pertama tentu sosialisai, imbauan. Kedua, pengawasan. Makanya pemerintah menyiapkan TNI/Polri maksudnya untuk terus mengingatkan pada masyarakat yang lalai, yang kurang disiplin," kata Ma'ruf. Ma'ruf mengatakan, pelibatan TNI/Polri untuk mengawasi masyarakat yang tidak patuh dibutuhkan karena jika hanya imbauan, menurut dia, banyak warga yang tak acuh. Baca juga: Belum Terapkan New Normal, Ganjar Siapkan New Norma, Apa Itu? "Jadi memang masih ada (masyarakat) yang patuh sebenarnya, tidak ada masalah, tapi yang belum patuh, perlu ada teguran supaya tidak membahayakan yang lain," kata dia. Hal itu pula yang membuat pemerintah melakukan edukasi atau imbauan dan pengawasan kepada masyarakat agar bisa mematuhi protokol kesehatan. "Saya mohon itu sekarang menjadi lebih penting daripada kemarin, kemarin kan orang berkegiatan dari rumah sekarang kan tidak. Oleh karena itu menjaga protokol kesehatan menjadi sangat penting," ucap dia. Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengizinkan kembali aktivitas perkantoran di wilayah Ibu Kota mulai Senin hari ini. Baca juga: Persiapan Menuju New Normal, Pemprov Jateng Susun Pedoman New Norma Sebelumnya, sejak awal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hanya usaha terkait 11 sektor yang diizinkan beroperasi. Para pekerja yang sebelumnya work from home (WFH) ataupun dirumahkan tiga bulan belakangan ini kini diizinkan masuk kantor kembali pada masa penerapan PSBB transisi. Beberapa protokol kesehatan yang wajib diterapkan di perkantoran antara lain membatasi karyawan yang masuk maksimal 50 persen dan harus membagi jam kerja karyawan yang bekerja di kantor. Pembagian jam kerja ini bertujuan untuk menghindari antrean panjang yang menimbulkan kerumunan di tempat kerja, terutama di gedung-gedung tinggi.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "New Normal, Keberhasilannya Bergantung pada Kedisiplinan Masyarakat"