Virus Corona Masuk Kalbar

Komisi II Minta Gugus Tugas Covid-19 Kalbar Transparan Gunakan Anggaran

Ia juga menyampaikan keluhan masyarakat tentang bantuan beras yang didapatkan masyarakat kualitasnya kurang baik, hitam bahkan berbubuk.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Suasana saat DPRD Provinsi Kalbar melaksanakan rapat koordinasi dengan gugus tugas covid-19 Kalbar yang dihadiri oleh Ketua Harian Gugus Tugas Covid 19, Al Leysandri di Ruang Meranti DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (09/06/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - DPRD Provinsi Kalbar melaksanakan rapat koordinasi dengan gugus tugas covid-19 Kalbar yang dihadiri oleh Ketua Harian Gugus Tugas Covid 19, Al Leysandri di Ruang Meranti DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (09/06/2020).

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, H Affandie AR menilai rapat koordinasi gugus tugas yang dilakukan dengan para pimpinan DPRD terlambat.

"Cuma memang kami dari dewan menilai rapat sudah sangat terlambat sekali, namun demikian kami tetap apresiasi pimpinan dewan yang menjadwalkan rapat pada hari ini."

"Karena bagaimanapun gugus tugas menggunakan APBD Provinsi yang tahap pertama Rp 295 M dan tahap kedua sekitar Rp 600 M," katanya, Selasa (09/06/2020).

Warga Desa Kenyauk Menolak Dilakukan Rapid Test, Sinto: Kami Tidak Bisa Memaksa

Maka dari itu, politisi Partai Demokrat ini minta adanya transparansi penggunaan anggaran.

"Dalam hal ini kami pengen juga dari DPRD tidak dihilangkan fungsinya sebagai fungsi pengawasan, dan kami tetap mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan dana APBD Provinsi Kalbar terutama penggunaan anggaran," bebernya.

"Kami dari pimpinan lintas komisi, fraksi dan pimpinan DPRD minta gugus tugas transparan dalam penggunaan anggaran karena bagaimanapun ini penting, jangan nanti dua tiga tahun kemudian jadi masalah," tambah dia.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan keluhan masyarakat tentang bantuan beras yang didapatkan masyarakat kualitasnya kurang baik, hitam bahkan berbubuk.

"Kami minta agar beras lama tidak di salurkan, jangan mengambil keuntungan. Petani saat ini panen, namun beras tidak dibeli oleh pemerintah atau stake holder, beras didatangkan dari luar sehingga beras petani melimpah dilapangan."

"Oleh karena itu kami mengharapkan Pemprov atau Bulog membeli beras petani untuk kemudian disalurkan," tukasnya. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved