Terapkan New Normal, Pengamat Prediksi Perekonomian Kalbar Kembali Tumbuh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dampak wabah virus Corona (COVID-19) tidak hanya merugikan sisi kesehatan.

Virus ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia dan Kalbar khususnya.

Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah Corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha dan tatanan hidup masyarakat.

Di Indonesia, pemerintah pusat dan daerah terus mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus Corona ini, salah satunya dengan menerapkan New Normal yang mulai dilaksanakan pada Juni ini.

Disisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Kalbar terjungkal di triwulan-I 2020 yang hanya mencapai 2,49 persen secara year-on-year (yoy) dan terkontraksi sebesar 2,34 persen dibandingkan triwulan IV-2019 quarter-to-quarter (qtq).

Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 2,97 persen (yoy).

• Dinas Kesehatan Kalbar Soroti Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Ketapang Rendah

Pengamat ekonomi Kalimantan Barat, Eddy Suratman mengatakan jika Kalimantan Barat mendapatkan izin untuk menerapkan new normal bulan Juli 2020 nanti, pertumbuhan perekonomian triwulan-III dan IV diprediksi di atas triwulan-I.

"Maka perkiraan saya, perekonomian kita dapat tumbuh lebih kurang 3 persen di triwulan-III dan IV. Tapi kalau daerah kita benar-benar mendapatkan izin terapkan new normal,"terangnya, Rabu (3/6/2020).

Lebih lanjut Eddy menyebutkan dalam pelaksanaan new normal, persyaratan utamanya adalah kurva kasus Covid-19 dalam kategori landai. Sehingga diperlukan sinergitas semua pihak agar kurva menurun.

• Login Subsidi Listrik PLN Juni 2020, Akses Link www.pln.co.id atau Whatsapp 08122123123

"Jika ini bisa kita lakukan, saya optimis pertumbuhan perekonomian Kalbar akan naik.

Namun sebaliknya, kalau new normal tidak dapat dilakukan, maka perekonomian akan tetap seperti ini, akan terasa berat untuk tumbuh," jelasnya.

"Bahkan, kemungkinan terburuknya adalah perekonomian dapat minus 1 persen,"tambahnya.

Selanjutnya Eddy menyatakan guna menjaga stabilitas perekonomian suatu daerah diperlukan kebijakan fiskal dan ini sangat penting untuk dilakukan.

Pertama rasionalisasi APBD 2020, yakni penyesuaian anggaran.

Dikarenakan sumber pendapatan menurun, sehingga diperlukan penghematan belanja daerah.