Wabah Virus Corona

Presiden China Xi Jinping Berjanji Vaksin Covid-19 Menjadi Barang Publik Global

China berjanji akan memberikan 2 miliar dolar AS selama dua tahun, bekerja dengan PBB untuk mendirikan respon kemanusiaan global.

Editor: Jimmi Abraham
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ENDRO
Ilustrasi Covid-19. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Xi Jinping, Presiden China berjanji akan memberikan akses kepada semua negara segera setelah vaksin virus corona (Covid-19) tersedia di China.

Demikian disampaikan Xi Jinping dalam pembukaan sesi ke-73 pertemuan Majelis Kesehatan Dunia, yang digelar virtual.

China berjanji akan memberikan 2 miliar dolar AS selama dua tahun, bekerja dengan PBB untuk mendirikan respon kemanusiaan global.

"Yang paling penting, pengembangan vaksin Covid-19 di China tersedia, maka itu akan menjadi barang publik global," tegas Xi.

Saat ini, ada lebih dari 100 kandidat vaksin sedang dikembangkan di seluruh dunia.

Setidaknya delapan telah mulai diuji-coba klinis pada manusia, termasuk lima di China.

Kapan Masuk Sekolah ? Panduan Apa yang Harus Dilakukan Ketika Masuk Sekolah Seusai Libur Covid-19 ?

Kontroversi vaksin Perancis

Sementara itu, di Perancis, kemarahan besar terjadi setelah perusahaan farmasi 'Sanofi', mengatakan, vaksin Covid-19 yang mereka temukan akan dikirimkan terlebih dahulu ke AS.

Pernyataan itu langsung disambut reaksi keras dari Presiden Perancis Emmanuel Macron.

Macron menegaskan, setiap vaksin harus diperlakukan sebagai "barang publik global", yang tidak tunduk pada satu kekuatan besar apa pun.

Perdana Menteri Perancis Edouard Philippe menegaskan keberatan, karena seluruh negara memiliki akses yang sama, tanpa adanya prioritas tertentu untuk setiap vaksin virus corona yang dikembangkan oleh raksasa farmasi Sanofi.

Para ilmuwan tengah berlomba-lomba untuk menemukan obatCdan vaksin untuk penyakit yang telah menewaskan hampir 300.000 orang di seluruh dunia, termasuk lebih dari 84.000 di AS.

"Sebuah vaksin Covid-19 harus dipertuntukkan untuk publik di dunia," kata Edouard Philippe pada Kamis (15/5/2020).

"Semua negara harus punya akses yang sama dan itu tidak untuk dinegosiasikan," tegasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved