Pasok Cabai dari Pulau Jawa, Gegertani Sambas Nilai Perusda Kalbar Tak Memihak Petani Lokal
Mantan ketua umum HMI Cabang Sambas tersebut menyesalkan kebijakan yang di ambil oleh Perusda Kalimantan Barat tersebut.
Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Zulkifli
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Kebijakan Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mendatangkan Cabai Rawit dari Tuban, Jawa Timur disayangkan oleh Generasi Penggerak Pertanian (Gegertani) Kabupaten Sambas.
Menurutnya kebijakan tersebut menunjukan Perusda Kalbar bersama Pemprov tidak memihak kepada petani lokal di Kalimantan Barat.
Hal ini disampaikan Sekretaris Generasi Penggerak Pertanian (Gegertani) Kabupaten Sambas Juliadi.
Menurutnya dengan adanya kebijakan mendatangkan Cabai Rawit dari luar Kalbar, sangat menyakiti perasaan masyarakat.
terutama kepada para petani lokal.
"Karena secara potensi di Kalbar Cabai kita juga melimpah ruah, contohnya di Kabupaten Sambas banyak sekali petani muda yang bertanam cabe dan sayuran lainnya," ujarnya, Minggu (17/5/2020) kepada Tribunpontianak.co.id.
• Sosok Owner Puding Wenie Wence, Tetap Survive di Tengah Pandemi Covid-19
• Jadwal TVRI Rabu 20 Mei 2020 Belajar dari Rumah TVRI, Tanpa Tugas Kelas 1-3 dan 4-6 SD SMP dan SMA
"Dimana mereka saat ini sangat susah untuk menjual hasil pertanian, seharus Perusda melihat itu, dengan membeli Cabai Rawit dan sayuran lokal Kalbar," kata dia.
Mantan ketua umum HMI Cabang Sambas tersebut menyesalkan kebijakan yang di ambil oleh Perusda Kalimantan Barat tersebut.
Lebih lagi, kata Juliadi mereka menggandeng Dinas Pangan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat.
"Berarti antara Perusda dan Pemrov Kalbar betul-betul sudah sejalan untuk mendatangkan cabe dari luar Kalbar," ungkapnya.
Untuk itu, Juliadi meminta kepada Gubernur Kalimantan Barat agar dapat menegur Perusda Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dimana Perusda dinilai tidak pro terhadap petani lokal Kalbar.
"Dan kalau bisa Gubernur membatalkan kebijakan Perusda tersebut," ungkapnya.
"Tidak sedikit para petani lokal yang kecewa terhadap kebijakan tersebut, apalagi ditengah pendemi Covid-19 seperti ini.
Seharusnya harus ada solusi terbaik membantu petani yang ada di Kalimantan Barat," tutupnya. (*)
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
