Senator Kalbar Dorong Program Relaksasi di Sektor Properti

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Senator Kalbar, H. Sukiryanto menghadiri rapat virtual dengan para pelaku usaha properti yang tergabung dalam Asosiasi REI (Real Estat Indonesia) untuk menyerap aspirasi.

Memang di dalam POJK No. 11 Tahun 2020 properti tidak dimasukan ke dalam sektor yang terdampak, sehingga program tersebut sulit diaplikasikan ke sektor properti.

"Padahal properti juga menjadi bagian terdampak terutama yang bergerak di rumah MBR, karena sebagian besar konsumen mereka berada di sektor informal yang mana menjadi bagian yang terdampak, sehingga penjualan melambat dan disisi lain juga bank mempetahankan NPLnya agar tetap dibawah 5 persen sehingga faktor resiko kredit diperketat dengan memilih konsumen yang memiliki fix income membuat realisasi KPR Subsidi melamban," papar H. Sukiryanto, S.Ag, Kamis (07/05/2020) kepada Tribun.

Dijelaskan Sukiryanto, para pengusaha mengungkapkan, saat ini pengusaha menghadapi beberapa masalah dan mereka juga sudah mencoba mengajukan relaksasi baik dari sisi pengusaha maupun sisi nasabahnya namun terkendala tidak jelasnya perlakuan untuk sektor perumahan.

• Fika Meldita Buktikan Kiprah Perempuan di Bisnis Properti

Selain dari mereka harus membayar kewajiban ditengah penjualan yang lesu dan perbankan yang enggan menyalurkan KPR subsidi karena takut menambah rentetan panjang kredit yang macet karena pandemi.

Di sisi nasabah juga mereka kesulitan melakukan restrukturisasi KPR Subsidinya karena pihak bank belum mendapatkan petunjuk mengenai implementasinya di sektor properti.

"Kami para pengusaha properti mendorong agar sektor properti juga dapat menjadi bagian dari program relaksasi ini melalui bapak sukiryanto sebagai senator kalimantan barat agar dapat disuarakan di pusat," papar Isnaini, Ketua DPD REI Kalbar.

Untuk itu H. Sukiryanto, S.Ag menyambut baik rekomendasi dari para pengusaha dan akan menindaklanjutinya segera agar permasalahan ini segera mendapatkan jalan keluar. (*/dho)