Kedubes AS di Jakarta Gelar Diskusi Virtual World Press Freedom Day

Gabriel M Hons-Olivier, “Kami sangat percaya bagi Amerika Serikat kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sepenuhnya adalah dasar dari demokrasi.

Penulis: Stefanus Akim | Editor: Stefanus Akim
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
ILUSTRASI 

JAKARTA - Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jakarta menggear diskusi virtual World Press Freedom Day, Kamis (30/04/2020). Hadir sebagai pembicara dari US Embassy Political Officer Gabriel M Hons-Olivier, Ketua AJI Indonesia Abdul Manan, dan Anggota Dewan Pers Asep Setiawan.

Gabriel M Hons-Olivier dalam kesempatan itu mengatakan, “Kami sangat percaya bagi Amerika Serikat kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sepenuhnya adalah dasar dari demokrasi.”

Lebih jauh Gabriel M Hons-Olivier mengatakan apa yang kadang-kadang membingungkan orang adalah perbedaan antara kebebasan pers dan bias dalam media. Merupakan fakta bahwa media yang berbeda dimiliki oleh orang dengan pandangan politik yang berbeda, sehingga mereka menyajikan berita dengan cara mereka sendiri.

“Hal ini tidak masalah karena hal ini merupakan suatu bentuk kebebasan dan bagian dari demokrasi. Masalah timbul ketika beberapa undang-undang atau bagian dari pemerintah membatasi kebebasan berekspresi,” kata US Embassy Political Officer Gabriel Hons-Olivier.

Sementara itu Asep Setiawan, mengatakan, kalau kita lihat dari indeks kemerdekaan pers – ini merupakan survey yang dilakukan oleh Dewan Pers dibantu team peneliti dan konsultan – menunjukkan dari tahun 2018, 2019, dan 2020 (2020 merilis hasil tahun 2019) secara keseluruhan indeks kemerdekaan pers kita sudah mulai membaik.

“Tetapi dalam beberapa variable masih terjadi kriminalisasi dan perlakuan buruk terhadap wartawan. Juga kesejahteraan dan pendidikan masih menjadi persoalan. Dari indeks ini, kita bisa melihat apa yang menjadi persoalan dan apa yang harus diperbaiki,” Anggota Dewan Pers Asep Setiawan.

Sedangkan Abdul Manan mengatakan, AJI menilai situasi kebebasan pers sangat tergantung pada situasi politik. “Seperti ungkapan yang pernah kita dengar, ‘seperti halnya pers adalah cermin dari masyarakat, kebebasan pers adalah cermin dari sistem politik.’ Dalam konteks Indonesia, kita pasti semua setuju bahwa sistem politik kita adalah demokrasi, tapi dengan beberapa tanda minus.”

“Sebagai contohnya, partisipasi publik dalam demokasi adalah hal yang sangat esensial. Tapi kalau kita lihat dari politik kita, keterbukaan masih menjadi hal yang langka,” Ketua AJI Indonesia Abdul Manan.
 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved