Dukung Pembatasan Jam Malam di Pontianak, Angeline Fremalco: Ada Pengecualian Bagi Yang Bekerja
Namun, menurut peraih suara tertinggi hasil pileg 2019 ini mesti ada pengecualian untuk yang beraktivitas nantinya
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Angeline Fremalco menyambut baik pembatasan jam malam yang mulai diterapkan Pemerintah Kota Pontianak.
Namun, menurut peraih suara tertinggi hasil pileg 2019 ini mesti ada pengecualian untuk yang beraktivitas nantinya
"Inikan uji coba, tapikan sifatnya mungkin agar masyarakat tau dan tidak ada sanksi, saya rasa tidak masalah," ujar Angeline, Jumat (01/05/2020).
"Sebenarnya yang namanya jam malam sudah lama saya bicarakan saat rapat dengan Kapolda beberapa waktu yang lalu. Saya melihat seperti di Kabupaten Landak, jam 21.00 WIB sudah ada patroli penertiban," tambah putri kedua Mantan Gubernur Cornelis ini.
• Ketentuan Pembatasan Jumlah Penumpang Kendaraan Pribadi
Langkah yang diambil, lanjut dia, sangat bagus dan efektif untuk mengurangi kerumunan, namun disarankannya agar pembatasan tidak hanya dijalan tertentu namun juga mesti disemua ruas jalan.
"Yang saya heran kenapa hanya di ruas jalan tertentu, kalau mau berlakukan jam malam ya semuanya aja, Namun untuk orang yang bekerja seperti security dan sejenisnya tentu ada pengecualian karena masuk shift malam, bisa dijelaskan ke pihak Kepolisian dan tentu dimaklumi menurut saya," tuturnya.
Dalam uji coba ini, kata Angeline tentu pemerintah melihat respon masyarakat dan kendalanya dimana, dimasa uji coba inilah bisa dilihat kelanjutannya.
"Kita pada dasarnya mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah atau Kepolisian terkait penanganan covid 19 untuk memutus rantai penyebaran," terangnya.
"Kita inikan tujuannya untuk mengurangi kerumunan, apalagi belakangan saya lihat beberapa hari terakhir aktivitas masyarakat Kota Pontianak sudah seperti normal, sudah padat lagi, padahal pasien covid 19 terus bertambah, maka memang perlu langkah yang kongrit dan tegas lagi dari pemerintah bersama Kepolisian," pungkas politisi PDI Perjuangan ini.