42 Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemprov Kalbar Jalani Isolasi Mandiri Usai Reaktif Covid-19

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya telah merilis hasil rapid test dari 1063 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kalbar dan 42 di antaranya dinyatakan reaktif covid-19.

Dari 42 orang ASN yang dinyatakan reaktif terdiri dari eselon II ada tiga orang, eselon III delapan orang, eselon IV ada lima orang dan staf 26 orang.

Ke 42 ASN Pemprov Kalbar tersebut saat ini sedang melakukan isolasi mandiri dan fokus pada penyembuhan dan terus menjaga imun tubuh mereka serta mengikuti imbauan yang ada.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Leysandri mengatakan untuk tugas dari 42 ASN tersebut yang sedang melakukan isolasi mandiri.

Pihaknya akan memaksimalkan pegawai yang ada karena ASN yang dinyatakan reaktif sebanyak 42 orang dari hasil rapid test tersebar, tidak hanya di satu tempat saja .

• 3 Warga Sintang Reaktif Covid-19 Ternyata Satu Pesawat dengan Pasien Corona Asal Mempawah

“Sejauh ini belum ada pengaruh yang signifikan karena masih banyak penundaan kegiatan .

Jadi bisa dimaksimalkan pegawai yang ada. Hanya saja perlu membuat pedoman dan evaluasi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap semua ASN yang sudah WFH,” ujarnya.

Sehingga ada tanggung jawab para pimpinan tersebut. Jadi ASN yang bekerja dirumah harus dimaksimalkan . Saat ini dirinya juga telah meminta BKD untuk melakukan evaluasi kerja ASN.

“Sehingga semua bisa terkontrol dan terkendali. Jadi jangan menganggap imunitas badan kita selalu kuat. kalau tidak mengikuti protokol kesehatan dan tidak mendengarkan imbauan seperti menggunakan masker dan menerapkan pola hidup sehat ,” ujarnya.

Ia berharap hasil dari rapid test bukan karena akibat terpaparanya Covid-19 bisa jadi ada faktor penyakit lainnya.

Walaupun tes pertama dinyatakan reaktif, tapi untuk kesembuhan mereka harus menjaga imunitas , jaga pola makan, serta harus tertip .

“Bisa saja nanti hasil test keduanya bisa negatif dan dinyatakan sembuh ,” ucapnya.

• Kisah Pengabdian Enita Bidan PTT Kemenkes RI, Pernah Gunakan Tandu Rujuk Ibu Hamil ke Rumah Sakit

Ia mengatakan sebagai Sekda Kalbar dirinya sangat prihatin dengan kondisi saat ini dan dirinya meminta BKD untuk segera menginformasikan seperti apa dalam pengendalian ASN yang WFH ini .

“Saya sangat prihatin banyak ASN Pemprov Kalbar yang hasil Rapid test nya reaktif,

namun ini menjadi warning Agar Para ASN walau diperpanjang masa WFH nya mereka harus disiplin dan jangan ngeyel dan banyak keluar rumah atau jalan ke daerah.

Lalu saya lihat masih banyak orang tidak mengikuti imbauan seperti penggunaan masker dan lainnya,” jelasnya.

Jadi para ASN yang WFH harus juga dievaluasi agar mereka tidak lagi bebas dan tidak lagi keluyuran atau kemanapun.

“Jadi mereka harus diberdayakan di jam yang akan kita akur. Kita kerahkan juga Satpol PP untuk mengecek terus ke lapangan .
Kita akan beri sanksi bagi ASN yang bandel ,” ujarnya.

Jadi 42 ASN Pemprov Kalbar yang telah dinyatakan reaktif harus melakukan isolasi mandiri.

Karena ini baru hasil rapid test pertama , nanti akan di cek lagi . Kalau memang ada gejala yang mengkhawaitrkan akan di isolasi di satu tempat.

“Karena ada juga yang sudah dinyatakan reakitf . Ketika kembali dites kedua kalinya sudah dinyatakan negatif,” ujarnya.

Ia mengatakan walaupun 42 ASN ini tidak bekerja akan tetap mendapatkan gaji seperti yang lainnya walau mereka tidak masuk bekerja karena melakukan isolasi mandiri .

Karena hal tersebut bukan kemauan mereka sendiri.

“Kalau untuk pemenuhan kebutuhan selamaisolasi untuk ASN . Apabila satu keluarga nanti terus diupayakan.

Tapi kalau misalnya dalam satu keluarga hanya dia sendiri maka dia sendiri yang kita tangani secara khusus.

Jadi di pisah dari keluarganya. Kita belum menemukan satu keluarga ASN yang dinyatakan reaktif ,” jelasnya.

• BREAKING NEWS - Positif Covid-19 Kalbar Bertambah Drastis, Pontianak 13, Ketapang 6, Total 50

Ia mengimbau bagi ASN yang sedang menjalankan isolasi mandiri harus terus melakukan semua imbauan yang telah dibuat demi kesembuhan mereka sendiri.

Pada masa pandemi covid-19 sistem pemerintahan di Pemprov Kalbar diakuinya masih berjalan lancar. Selain itu dibatasi bagi siapapun yang ingin berkunjung, audiensi dan kegiatan lainnya.

“Kita tidak terima yang berkunjung, biasanya via online saja . Jadi tidak kontak langsung, kalaupun ada hanya urgent saja dan tetap menerapkan protokol kesehatan ,” ujarnya.

Ia mengatakan sangat terbantu dengan adanya sistem online seperti pelayanan surat pada biro hukum sekarang tidak lagi kontak langsung tapi melalui email. Termasuk beberapa pelayanan lainnya.

“Semua kita jaga dan perketat untuk mengikuti protokol kesehatan,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa ditengah pandemi Covid-19 ASN dilarang bepergrian ataupun mudik.

Bagi ASN yang mudik akan diberikan sanksi sesuai yang telah dikatakan Gubenrur Kalbar yakni diberikan sanksi 1 bulan tidak boleh ngantor dan dilakukan karantina mandiri.

“Bahkan kalau perlu nanti dibuatkan lagi aturannya.

Makanya sekarang masih belum satu pandangan terkait mudik dan masih dibahas perbedaan persepsi dan Dishub masih membahas seperti apa kategori mudik,” ujarnya

Namun demikian sampai saat ini belum ada ASN yang melanggar atau melakukan mudik atau perjalanan lainnya. Karena memang belum ada libur. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak