Anggota Dewan Kalbar Minta Masyarakat Kembali Bercocok Tanam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Akibat pandemi virus covid-19, semua lini merasakan dampak negatifnya.

Diantaranya ialah ketahanan pangan lokal yang mesti terus tersedia.

DPRD Provinsi Kalbar mendorong agar masyarakat kembali turun untuk bercocok tanam ditengah pandemi corona.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Suib menjelaskan hal ini diperlukan setelah melihat hasil dari Musrenbang Provinsi yang juga dihadiri secara virtual oleh Bappenas, Senin (20/04/2020).

• 833 Napi Dapat Program Asimilasi Pandemi Covid-19 di Kalbar, 4 Ditangkap Kembali Polisi

Pada Musrenbang itu, dijelaskannya beberapa hal memang berbicara pada dampak covid 19 terhadap perekonomian domestik.

Terutama berdampak pada rumah tangga, perusahaan, UMKM, pemerintah, hingga lembaga keuangan.

"Saya melihat kelemahannya yaitu spesifikasi terhadap dampak dari bidang rumah tangga dan perusahaan UMKM, seharusnya ada spesifikasi jika berbicara covid 19 ialah ketahanan pangan lokal atau ketahanan pangan dibidang domestik, itu harus diperkuat," kata Suib.

Hal ini karena puncak dari pandemik corona dinilainya belum diketahui kapan berakhirnya yang bisa saja beberapa bulan hingga hitungan tahun kedepan.

"Ketika kita memikirkan dampak jangka panjang, maka yang riskan ialah ketahanan pangan. Kita harus berpikir bersama bagaimana ketahanan pangan terutama untuk konsumsi lokal bisa direncanakan dengan matang terutama rencana dalam jangka pendek dan menengah," terangnya.

"Jangan sampai biaya covid 19 difokuskan ke kesehatan, tapi ketahanan pangan tidak dijaga, karena semua negara semua berupaya memenuhi kebutuhan nasional masing-masing," tambah politisi Hanura ini.

Upaya untuk memperkuat ketahanan pangan ditingkat lokal itu, lanjutnya dengan memperkuat dilini pertanian.

"Umpamanya kita dorong petani tanam padi, tanam jagung, holtikultura, agar pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan menengah ditingkat lokal."

"Selain itu Pemerintah daerah Kabupaten Kota ikut menjadi inisiator terhadap dorongan ini, artinya saving APBD sudah harus direncanakan supaya tidak terlalu tergantung pusat," terangnya.

Lapangan Kerja

Senada dengan Suib, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah juga menerangkan hal yang sama.

"Berdasarkan pembicaraan dalam musrenbang, Pak Gubernur juga sudah meminta agar penyediaan pupuk dan benih dapat disediakan tepat waktu dan dengan jumlah yang cukup.

Hal ini penting karena masalah ketersediaan dan ketahanan pangan menjadi kunci bagi kemampuan untuk bertahan dalam kondisi covid 19," katanya.

Menurut dia, anpa pembangunan pertanian yang efektif, dengan penyediaan benih dan pupuk secara cukup dan tepat waktu maka kondisi Kalbar akan jauh lebih terpuruk lagi.

"Kami sepakat dengan Gubernur agar masalah pembangunan pertanian juga menjadi perhatian dalam rangka recovery didalam menghadapi kasus pandemik covid 19," jelasnya.

Meninjau rilis dari Kementan, kata politisi Gerindra ini, pemerintag pusat juga sudah menyesuaikan beragam programnya dalam rangka menjawab tantangan penyediaan pangan bagi masyarakat Indonesia, diantaranya dengan penyediaan benih dan pupuk yang cukup hingga bantuan ke petani.

Mentan, lanjutnya, juga menginginkan distribusi alat dan mesin pertanian yang sudah direncanakan tahun ini dapat lebih cepat sampai ke petani.

"Untuk pembangunan infrastruktur pertanian juga menjadi perhatian, karena produktivitas sekarang jauh lebih rendah daripada kondisi optimum akibat infrastruktur pertanian jauh dari kata sempurna," katanya.

Maka dari itu, ujar Suriansyah, harus di dorong pembangunan pertanian sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan dan recovery setelah pandemi covid 19.

"Peluang kerja dibidang pertanian sangat terbuka lebar bagi yang terkena dampak PHK pada masa ini agar kembali ke desa untuk memanfaatkan lahan yang sekarang kondisinya tidur," tuturnya.

"Jika kita menanam cabe atau sayur mayur, buah-buahan maka bisa memberikan hasil yang mengembalikan kemampuan ekonomi dari masyarakat yabg terdampak akibat pandemi ini," tutup Suriansyah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan setuju dengan pengembangan pertanian untuk ketahanan pangan.

Politisi PKB ini pun mendorong agar pemerintah daerah juga mengambil sikap dengan menyerap gabah petani.

"Yang utama saat ini lagi panen raya, segera APBD baik provinsi dan kabupatwn menyerap gabah petani dengan harga Rp. 4200, sebagai stok pemda, bila ini dilakukan maka petani akan menanam dengan sendirinya," kata Daniel Johan. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak