Warga Pontianak Harap Pemerintah Kaji Ulang Wacana PSBB dan Siapkan Bantuan Merata Bagi Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Junaidi selaku warga Pontianak Timur, mengatakan Pemerintah harus mengkaji ulang apabila Pemerintah ingin memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pontianak.

Selain itu, Junaidi juga mengungkapkan apabila PSBB diberlakukan tentu Pemerintah harus siap untuk memberikan keperluan kebutuhan hidup masyarakat.

"Saya pikir patut dikaji ulang dengan matang kalau pemerjntah akan lakukan PSBB,".

"Pemerintah harus siap untuk keperluan rakyat untuk penuhi kebutuhan kelanjutan takyat," ujarnya, Sabtu (18/4/2020).

• Apindo Kalbar Harap Penerapan PSBB Menjadi Pilihan Terakhir Pemerintah

Demikian juga disampaikannya apabila pemerintah memberikan bantuan tentu pemerintah harus memberikan bantuan secara merata.

"Pemerintah Kota tidak boleh tebang pilih membantu semua rakyat harus di bidang pangan,".

"Yang kerja di Pemerintahan, di BUMN, maupun yang kerja serabutan harus dibantu semuanya," jelas Ketua RW ini.

Akibat covid-19 diungkapkannya telah terjadi penurunan tingkat perekonomian di kalangan masyarakat.

Dikatakannya hampir semua kalangan masyarakat merasakan penurunan itu.

"Tukang banyak yang nganggur, gojek juga, pedagang juga pembeli mengurang," ucapnya.

Ia pun berharap agar pemerintah bisa mencari teori-teori yang patut diambil langkah untuk wilayah Kota Pontianak.

Terutama untuk mengatasi wabah covid-19 ini tanpa berimbas tinggi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

"Agar masyarakat sama-sama mengatasi keterlibatan perangkat RT dan RW harus diperankan juga jangan hanya sampai di kelurahan saja," katanya.

Hal yang senada disampaikan oleh Juni selaku warga Kota Pontianak agar Pemerintah tidal langsung menerapkan PSBB.

Karena dinilainya akan berdampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

"Enggak usah diterapkan lah. Genahkan penyaluran bantuan untuk rakyat dulu. Saya pun enggak pernah dapat bantuan tu,".

"Kalau bisa dana pegawai tu dipangkas 50 persen untuk rakyat. Pegawai nyaman dapat gaji bulanan kalau kite setiap hari penghasilan menurun 70 persen," kata pedagang kaki lima itu. 

Kemungkinan Kota Pontianak Terapkan PSBB

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Gubernur Kalbar berkaitan dengan kemungkinan memberlakukan PSBB di Kota Pontianak.

Semua persiapan harus disiapkan seperti Infrastrukturnya, personel keamanannya, semua personel juga harus stand by guna mengawasi seluruh aktivitas masyarakat.

"Karena semua kantor-kantor, rumah makan semua harus tutup. Apakah semua benar-benar harus dijalankan pembatasan secara total atau tetap longgar," ujarnya Sabtu (18/4/2020).

Pihaknya masih akan mengkaji lebih lanjut, apakah pemberlakukan PSBB nanti akan bisa efektif.

Oleh karena itu, kita harapkan masyarakat untuk disiplin menjalankan anjuran yang ada.

"Pemberlakuan PSBB akan sangat tidak nyaman bagi masyarakat karena akan berkaitan dengan mobilitas. kalau Pontianak PSBB Kabupaten Lain juga harus lakukan PSBB," ujarnya.

Edi juga mengatakan pihaknya juga tengah mengkalkulasi anggaran yang harus disiapkan jika pada akhirnya Kota Pontianak memberlakukan PSBB untuk menekan kasus covid 19.

"Nanti kita akan rapat soal itu (PSBB Red) pada hari Selasa dengan mengundang seluruh tokoh masyarakat untuk mendiskusikan agar masyarakat bisa mendukung," ujarnya.

Ia menegaskan apapun kebijakan dari pemerintah dalam rangka menekan penyebaran covid 19 tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

"Hingga saat ini seluruh komponen masyarakat, tokoh agama, budaya dan pemuda bahu membahu memberikan bantuan kepada masyarakat," ujarnya.

Reaktif Covid-19 Melonjak 196 Kasus

Perkembangan kasus Covid-19 di Kalbar semakin meningkat.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyebutkan masyarakat harus waspada dan tetap jaga jarak antara satu dengan yang lainnya.

Saat kasus positif Covid-19, 21 orang dan Midji menegaskan angka itu akan terus bertambah jika masyarakat tidak taat akan imbauan serta aturan yang ada.

Kemudian, Midji menjelaskan selain 21 kasus positif corona saat ini ada 196 orang yang hasil rapid testnya reaktif corona.

"Angka 196 itu akan bertambah lebih banyak seiring kita melakukan rapid test. Masih akan banya lagi,"ucap Midji saat diwawancarai, Santu (18/4/2020).

• DUNIA Ragukan China Soal Asal Muasal Virus Corona, Ada Warning 11 Bulan Sebelum Pandemi Covid-19

Mayoritas disampaikannya, mereka yang hasil rapid test positif adalah orang tanpa gejala (OTG)

"Hampir semua yang reaktif dalam rapid test adalah org tanpa gejala bahkan lebih dari 90 persen," ucapnya.

Midji mengingatkan satu orang yang reaktif Covid-19  tanpa gejala, bisa menyebarkan virus kemana-mana.

Bahkan mereka (OTG) bisa saja berada disekitar Anda. Oleh sebab itu, Midji mengingatkan tetap waspada dan jarak antara satu dengan lainnya.

Ia meminta tetaplah berada dirumah dan jaga kondisi kesehatan.

Hindari kerumanan masa dan kontak dengan orang  lain.

"Tidak akan pernah ada yang meninggal kelaparan karena isolasi Covid-19, tapi yang terinfeksi Covid sudah banyak yang meninggal," tegasnya.

Midji menjabarkan dari 196 kasus reaktif kasus itu tersebar dan yang terbanyak adalah di Kota Pontianak.

Selanjutnya hanya ada dua daerah yang tidak ada warga reaktif corona.

Dua kabupaten itu adalah Sambas dan Bengkayang.

Terbanyak setelah Kota Pontianak yaitu Landak dengan 17 kasus dan Ketapang 11 kasus.

• Update Corona 18 April 2020: Pasien Positif Covid-19 Indonesia Terbanyak di ASEAN

Rincian jumlah kasus reaktif Covid-19 di Kalbar.

Pontianak = 130.

Landak = 17.

Ketapang = 11.

Kubu Raya = 10.

Sekadau = 10.

Sanggau = 6.

Melawi = 3.

Kapuas Hulu = 3.

Kayong Utara = 2

Mempawah = 2.

Singkawang = 1.

Sintang = 1.

Sambas = 0.

Bengkayang = 0.

PSBB di Kota Pontianak

Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono tetap tegas dalam mengatur kondisi Kota Pontianak saat ini.

Ia mendukung dan meminta Edi Kamtono, tidak tunduk dengan siapapun serta tidak gentar dengan intervensi yang dilakukan oknum-oknum tidak mengetahui persoalan yang ada.

Perihal menutup tempat keramaian dan pembatasan dengan penutupan jalan-jalan yang dianggap mengundang keramaian dinilainya sebagai langkah tepat.

Bahkan menurut Midji, di Pontianak sangat memungkinkan untuk dilalukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di Jakarta dan sekitarnya.

Hal itu diungkapkannya pasal adanya penularan virus corona transmisi lokal.

Artinya untuk penularan di Pontianak disebutnya bukan lagi warga yang keluar daerah.

"Penularan di Pontianak ini sudah transmisi lokal, artinya penularan sudah antar warga,"ucap Midji saat diwawancarai, Rabu (15/4/2020).

Midji menegaskan, untuk Kalbar memang belum ada rencana penerapan PSBB.

• Saksikan Serta Catat Materi dan Soal Sahabat Pelangi Minggu Kedua, Mulai Senin 20 April di TVRI

"Kalau Kalbar belum tapi untum Pontianak sangat mungkin, karena sudah transmisi lokal, banyak kasus orang tanpa gejala (OTG)," tegasnya.

Oleh karena itu, ia meminta Wali Kota Pontianak tegas mengatur kota jangan sampai menimbulkan persoalan lebih besar.

"Pak Wali harus tegas, janga tunduk dengan ancaman dari siapapun dalam mengatur kota, yang ngeyel tindak secara hukum," ujarnya.

Ia menjelaskan di Pontianak sekarang kondisinya tidak baik dalam kasus corona.

Banyak orang tanpa gejala, "lebih dari  196 orang yang  sekarang kita karantina ketat, karena hasil ravid test nya reaktif," ucapnya.

Midji meminta tetap tutup dulu pusat keramaian kota.

"Yang mau ngancam ini, itu kalau perlu tangkap aja.  Syukur-syukur Kota Pontianak belum memberlakukan PSBB," kata Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Ia menuturkan, dalam kondisi sekarang jangan ada yang merasa  paling hebat.

"Kalau mau jadi tenaga relawan, di ruang isolasi aja, mau? ya monggo,"pungkasnya. (*)