Toni: Tunda Pilkada Serentak Setahun

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Fraksi PAN, Tony Kurniadi menilai jika kesepakatan penundaan pilkada pada akhir tahun 2020 ini terkesan terburu-buru dan merupakan keputusan yang tanggung.

Seperti diketahui, Komisi II DPR RI, Mendagri dan penyelenggara pemilu menyepakati Pilkada 2020 yang awalnya dilaksanakan 23 September, diundur menjadi 9 Desember. Namun kesepakatan itu mesti menunggu Perppu dari Presiden.

"Penundaan pilkada pada 9 desember 2020 adalah penundaan yang tanggung yang nantinya akan melakukan mekanisme penundaan ibarat kata yang kerjanya 2-3 kali kerja ditunda lagi, ditunda lagi, ditunda lagi," kata Tony, Kamis (16/4/2020).

• DPRD Kalbar Gotong-Royong Beli APD, Siap Salurkan ke Medis dan Gugus Tugas Covid 19

• Aksi Sosial PT PNM Pontianak, bagikan 1.000 Masker Antisiapsi Penyebaran Covid -19

Mestinya, kata Wakil Ketua Komisi V ini, para pihak mempunyai persfektif orientasi jauh ke depan.

"Melihat perkembangan negara kita pada hari ini yang masih amat sangat rentan dengan wabah covid-19 dengan segala dampak sosial ekonomi pada seluruh lapisan masyarakat mestinya penundaan pilkada idealnya minimal satu tahun ke depan yakni september 2021," ujarnya.

"Betapa tidak yang namanya pilkada itu kan pesta demokrasi; bagaimana bisa kita melaksanakan tahapan-tahapan menuju sebuah pesta demokrasi di tengah-tengah penderitaan rakyat yang semakin hari semakin membuat keprihatinan kita bersama," tambah politisi Dapil Sambas ini.

Pertanyaan besarnya, lanjut dia, apa mungkin secara tehnis bisa melakukan tahapan-tahapan secara baik di tengah-tengah kondisi corona seperti ini

"Belum lagi kita bicara tehnis sosialisasi dan kampanye para kandidat yang sudah barang tentu mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar dan belum lagi kita bicara soal tehnis-tehnis lainnnya; sungguh sesuatu yang sangat miris kalau dipaksakan," terangnya.

"D imana rasa empati dan rasa simpati sesama kita," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut pria berjenggot ini, sebelum Perppu penundaan pilkada diterbitkan ada baiknya para pihak-pihak mengkaji kembali secermat-cermatnya soal waktu pelaksanaan penundaan pilkada sehingga betul-betul dapat diimplementasikan dengan baik.

Hal ini, lanjutnya, juga sekaligus untuk memberikan kepastian kepada para calon kandidat untuk mengestimasi langkah-langkah kesiapannya. (dho)