SYARAT Utama Dapat Rp 600 Ribu BLT Akibat Virus Corona Indonesia, Jabodetabek Sembako Rp 600 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan, pemerintah pusat akan memberikan bantuan langsung tunai ( BLT ) senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan bagi keluarga miskin.

Bantuan ini diberikan sebagai upaya meminimalisasi dampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Warga yang mendapatkan BLT adalah mereka yang berdomisili di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ( Jabodetabek ).

Sementara di Jabodetabek, saat pandemi Covid-19, warga miskin akan mendapatkan Sembako dengan nilai sama, yakni Rp 600.000 per bulan.

• BREAKING NEWS - Satu PDP Covid-19 Meninggal Dunia di RSUD Abdul Aziz Singkawang

"Presiden menyetujui usulan kami untuk memberikan bantuan langsung tunai atau disingkat BLT selama tiga bulan, dengan indeks juga Rp 600.000 per keluarga," kata Menteri Sosial Juliari Batubara usai rapat dengan Presiden, Selasa (7/4/2020).

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, setidaknya ada 9 juta keluarga yang akan mendapatkan BLT.

"Di luar Jabodetabek ada 9 juta keluarga, tapi masih harus dibersihkan datanya," kata dia.

Paket Sembako di Jabodetabek

Pemerintah akan memberikan bantuan khusus (Bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Penerima bantuan itu diutamakan untuk warga yang terdampak pandemi virus corona atau covid-19.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan Bansos tersebut khusus dari Presisden Joko Widodo atau Jokowi senilai Rp 600 ribu per kepala keluarga.

"Akan ada bansos khusus dari presiden untuk Jabodetabek yaitu paket sembako dengan nilai Rp 600 ribu per keluarga. Durasi 3 bulan, dan akan dimulai untuk bulan ini," ujar Juliari usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi melalui video conference, Selasa (7/4/2020).

Juliari menuturkan data yang digunakan Kemensos untuk memberikan Bansos berasal dari data kementerian yang ia pimpin kemudian berdasarkan saran dari pemerintah daerah.

"Data yang kami gunakan adalah keluarga yang ada dalam data terpadu kami, ditambah masukan data-data dari Pemda. Saat ini kami sudah memegang data masukan dari Pemda DKI, baru kemarin kami terima," kata dia.

Juliari menyebut syarat utama para penerima bansos dari Presiden yakni seluruh keluarga yang terdaftar dalam data terpadu.

Atau mereka yang belum menerima bansos Program Keluarga Harapan ( PKH ), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau kartu prakerja.

• Tanggapan UAS Tentang Lirik Lagu Aisyah Istri Rasulullah, Ustadz Abdul Somad Beri Pesan Pekerja Seni

"Nanti kami minta tambahan data-data dari pemda tersebut yang sekarang ini atau saat ini tidak terima bansos seperti PKH, BPNT, atau kartu prakerja. Rencana kami akan mulai secepatnya. Kita ingin bulan ini. Tapi karena diputuskan hari ini kami perlu untuk melakukan koordinasi-koordinasi lebih dulu," kata Juliari.

Sebelum bantuan dari Predsiden Jokowi diberikan ke masyarakat, Juliari menyebut Kemensos akan mendistribusikan 200 ribu paket Sembako dengan kisaran per sembako sekitar Rp 200 ribu.

"Jadi paket Sembako ini Bansos khusus ini untuk menunggu kekosongan sampai dengan Bansos yang dari Presiden. Untuk wilayah Jabodetabek tadi saya sampaikan di awal yang durasinya 3 bulan dan indeksnya Rp 600 ribu per keluarga," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah tengah menyiapkan program bantuan sosial khusus untuk masyarakat wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Bantuan sosial itu akan diberikan kepada 3,7 juta kepala keluarga lapisan bawah di wilayah tersebut.

"Khusus Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi kita sedang menyiapkan bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta berbasis keluarga," ujar Jokowi Dalam Rapat Terbatas tentang Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial melalui Video Conference di Istana Bogor, Selasa (7/4/2020).

Mantan Wali Kota Solo itu menuturkan nantinya Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan Bansos kepada 1,1 juta berbasis keluarga.

Sementara pemerintah pusat akan menyiapkan Bansos kepada 2,6 juta berbasis keluarga.

"1,1 juta nanti disiapkan Pemprov DKI Jakarta dan 2,6 juta disiapkan oleh pemerintah pusat selama 2 bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh satgas COVID-19," kata Presiden. (*)