Terkait Kelangkaan Gula Pasir, Ini Desakan Wakil Ketua DPRD Kalbar Suriansyah

Hal ini, lanjut Politisi Gerindra ini, harus diatasi segera, antara lain dengan meningkatkan produksi gula dalam negeri atau impor

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ YOUTUBE
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah yang juga koordinator Komisi II DPRD Kalbar menerangkan harus ada pihak yang bertanggung jawab dengan kelangkaan gula yang terjadi di Kalbar.

Sebelumnya, ia pun menerangkan dihubungi masyarakat di daerah terutama di Kabupaten Sambas harga gula sudah mencapai Rp. 25 ribu, dan dibeberapa tempat berkisar sekitar Rp. 22-24 ribu.

"Langkanya gula ini tentu patut kita sesalkan karena bulog sendiri tidak hanya mengatur distribusi dan harga beras tapi juga kebutuhan pokok seperti gula dan minyak makan," jelasnya, Senin (06/04/2020).

"Kelangkaan ini mungkin akibat stok gula yang tidak siap sedangkan stok di swasta kami duga ada penimbunan sehingga jumlah barang yang beredar menjadi langka dan mengakibatkan harga gula tinggi," timpal Suriansyah.

Komisi V DPRD Kalbar Akan Bahas Hasil Kunjungan ke RS Untan Pontianak

Hal ini, lanjut Politisi Gerindra ini, harus diatasi segera, antara lain dengan meningkatkan produksi gula dalam negeri atau impor gula dari luar.

"Kita harapkan sebenarnnya produksi dalam negeri lebih ditingkatkan, terutama didaerah-daerah pemasok gula, apabila tidak kita harapkan ada masuk dari impor," tuturnya.

"Namun juga harus diwaspadai selama ini Kalbar masuk gula rafinasi dari Malaysia, dan itu sifatnya ilegal, akibat serangan covid-19 gula rafinasi tidak beredar di Kalbar," jelas dia.

Menurut legislator asal Sambas ini, pemerintah harus menyiapkan

"Mau tidak mau kita harus simpulkan tidak siap, padahal Presiden mengatakan stok barang untuk kebutuhan sampai idul fitri siap, kenyataan yang ada bulog tidak siap, walaupun kesiapan bulog ada di gudang-gudang provinsi lain, namun mestinya memang dimanapun tersedia," jelasnya.

Maka dari itu, ia menyebut mesti ada pihak yang bertangungjawan terkait kelangkaan ini.

"Sebenarnya disetiap Provinsi ada institusi atau lembaga pengendali inflasi, itu yang diberikan tanggung jawab mengendalikan harga tentunya juga stok barang, mereka yang harus bertanggung jawab, kalaupun tidak mengundurkan diri, tetapi harus jelas ada tanggung jawab mereka, jangan sampai hanya saling menyalahkan," pungkasnya. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved