Aksi Protes Bantuan di Tengah Lockdown Covid-19, Presiden Duterte: Tembak Mati Saja Perusuh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MANILA - Aksi protes datang dari sebagian warga Filipina di tengah kebijakan lockdown untuk menangkal virus corona atau covid-19 di negara tersebut.

Protes datang dari sebagian warga kurang mampu karena pemerintah dituding gagal menyediakan bantuan bagi mereka.

Dikutip dari Kompas.com melansir AFP, pada Kamis (2/4/2020), mereka menggelar aksi protes dengan menuduh pemerintah Filipina gagal menyediakan bantuan bagi kalangan miskin.

Di tengah aksi protes itu, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte justru memerintahkan aparat keamanan, polisi untuk menembak mati siapa pun orang yang membuat rusuh selama masa lockdown covid-19.

• Pemerintah Janjikan Kompensasi Bagi Warga Tak Mudik, Luhut: Hampir Pasti Bawa Penyakit

Sekitar setengah dari negara berpopulasi 110 juta itu kini dikarantina.

Berdampak pada jutaan rakyat miskin yang kehilangan mata pencahariannya.

Beberapa jam sebelum Duterte memberikan perintah itu, sekitar 20 orang yang berasal dari dari permukiman kumuh Manila ditangkap polisi.

"Perintah saya kepada polisi dan militer, jika terjadi ketegangan dan nyawa kalian terancam, tembak mati saja perusuh itu," kata Duterte.

"Dari pada kalian menyebabkan masalah, lebih baik saya mengirim kalian ke pemakaman," kata presiden yang berjuluk The Punisher itu.

Dia melontarkan ancaman tersebut setelah Manila melaporkan wabah virus corona semakin memburuk meski lockdown telah berlangsung selama dua pekan.

Saat ini, Filipina melaporkan adanya 2.311 kasus infeksi penyakit bernama Covid-19 itu, dengan 96 di antatanya dinyatakan meninggal.

Pemerintah menyatakan, mereka baru saja memulai peningkatan tes sehingga angka penularan karena Covid-19 diperkirakan terus bertambah.

• Belanda Tekan Laju Orang Terinfeksi & Korban Meninggal Covid-19 hingga Setengah, Berikut Caranya

Duterte, yang berkuasa pada 2016, dikenal karena perkataan tajam dan tindakan kontroversialnya dalam memerangi peredaran narkoba.

Tetapi, oposisi menuding perang anti-narkoba mantan Wali Kota Davao hanya menyasar kalangan bawah, dengan orang kaya dan berkuasa tak tersentuh.

Tak pelak, ucapan sang presiden untuk menembak mati para perusuh menimbulkan kecaman, seraya aktivis HAM mendesak Manila menyediakan bantuan dari pada ancaman.