KPU Kalbar Pastikan Tahapan Pilkada 2020 Ditunda

KPU Kalbar memastikan tahapan pemilihan serentak 2020 di tujuh kabupaten ditunda

Tribunpontianak.co.id/Ridho Panji Pradana
Ketua KPU Provinsi Kalbar, Ramdan 

PONTIANAK - KPU Provinsi Kalbar memastikan jika ada penundaan tahapan di Pilkada 2020. Hal ini menyusul pandemik covid-19 di Indonesia.

Ketua KPU Provinsi Kalbar, Ramdan menerangkan penundaan tersebut telah sesuai dengan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.

Kemudian, Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor/PL .02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Maman: Darwis-Rizal Bapaslon Solutif untuk Bengkayang

"KPU Kalbar memastikan tahapan pemilihan serentak 2020 di tujuh kabupaten ditunda," kata Ramdan, Minggu (22/03/2020).

Lebih lanjut, dijelaskan Komisioner KPU Provinsi Kalbar Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Lomon jika penundaan tahapan Pilkada 2020 meliputi pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Dalam hal KPU Kabupaten atau Kota telah siap melaksanakan pelantikan PPS dan berdasarkan koordinasi dengan pihak berwenang dinyatakan bahwa daerah tersebut belum terdampak penyebaran Covid-19, maka pelantikan PPS dapat dilanjutkan, masa kerja akan diatur kemudian," kata Lomon.

Selain itu, KPU juga menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan.

Termasuk menunda pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih dan menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Dihubungi terpisah, Komisioner KPU RI, Viryan Aziz mengatakan jika tahapan ini belum tentu berdampak pada hari pelaksanaan pemungutan suara. "Kita bergantung pada kondisi Covid-19," katanya.

Terlebih, dikatakannya jika ketentuan mengenai hari pemungutan dan penghitungan suara telah diatur dalam Pasal 201 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Untuk itu, seandainya tahapan tersebut akan ditunda atau diubah, harus ada revisi undang-undang yang mengaturnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved