Sejumlah Warga Mengadu ke Badan Kehormatan DPRD Landak, Ini Yang Disampaikan

Kedatangan masyarakat yang dipimpin oleh Elia Tatuhas bersama enam rekannya tersebut, diterima oleh Ketua BK DPRD Landak Muhidin

IST
Badan Kehormatan DPRD Landak foto bersama setelah menerima kedatangan perwakilan masyarakat untuk beraudiensi pada Senin (16/3/2020) pagi. 

LANDAK - Sejumlah warga masyarakat dari Desa Dara Itam 1, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, melakukan audiensi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Landak pada Senin (16/3/2020) pagi.

Kedatangan masyarakat yang dipimpin oleh Elia Tatuhas bersama enam rekannya tersebut, diterima oleh Ketua BK DPRD Landak Muhidin bersama dua orang anggota yakni Minadinata dan Yohanes Desianto.

Dalam audiensi tersebut, Elia Tatuhas menyampaikan dan mempertanyakan status dari anggota DPRD Landak periode 2019-2024 atas nama Astra Pegama dari Partai Nasdem yang sudah vonis hukuman pidana.

"Kami pertanyakan itu, karena dari ancaman lima tahun penjara tapi sudah diputuskan 7 bulan penjara. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak bisa menjalankan tugas dan tanggungjawab," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua BK DPRD Landak Muhidin menerangkan bahwa pihaknya tidak bisa memutuskan bagaimana status dari Astra Pegama. Karena sampai saat ini belum ada laporan resmi terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan.

Warga Nilas Adukan Nasib Mereka ke DPRD Landak

"Kami yang ditunjuk sebagai Badan Kehormatan DPRD Landak ini, bertugas terkait dengan permasalahan kode etik, menjaga marwah lembaga kami," katanya menjelaskan.

Sedangkan terkait jika ada anggota DPRD Landak yang akan diberhentikan atau di PAW, ia menyarankan ditanyakan dulu ke interen partai. "Kami di sini sifatnya independen, jika ada laporan resmi dan alat bukti terkait kode etik bisa kami tindak lanjuti," kata Politisi PDIP ini.

Anggota BK dari Partai Gerindra Yohanes Desianto menambahkan, pada prinsipnya Dewan Kehormatan selalu terbuka bagi siapa pun masyarakat Landak yang akan hadir untuk bertemu.

Tetapi kata dia, suatu lembaga tentu memiliki tata cara dalam beracara. Sesuai dengan surat yang pihaknya terima, pertemuan kali ini adalah bertujuan audiensi.

"Terkait rekomendasi belum, karena nanti kami yang sebenarnya ada lima orang di Badan Kehormatan ini harus gelar rapat pleno. Silahkan buat surat lagi untuk pertemuan, disertai surat laporan dan dengan melengkapi bukti-bukti," sarannnya.

Sementara itu Minadinata dari Partai Nasdem juga menegaskan, pihaknya adalah sebuah badan yakni badan peradilan yang ada di DPRD Landak dan bersifat independen.

"Kami memegang amanah dan ada tata cara beracara. Tentu sebagai badan untuk pelanggaran kode etik. Dalam surat yang disampaikan ke kami, yang dimaksudkan adalah Astra Pegama yang diduga tidak masuk kerja," ungkapnya.

Lanjut Minadinata, permasalahan tersebut memang cukup rumit. Dalam mengambil keputusan pun pihaknya tidak gegabah. "Kami harus kumpulkan data-data dulu, baik dari masyarakat yang mengadu dan putusan pengadilan," tambahnya.

Sehingga dalam hal ini pihaknya tidak secara mudah menyampaikan keputusan. "Kami harus ada bukti secara rinci, karena kami menjaga harkat dan marwah lembaga kalau ada yang melanggar kode etik," tutupnya.

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, oleh BK menyarankan kepada masyarakat tersebut untuk mengirim surat kembali. Serta memperjelas pokok pengaduannya dilengkapi dengan bukti-bukti.

Penulis: Alfon Pardosi
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved