Menlu AS Michael R Pompeo Soroti Praktik HAM di China, Iran, Venezuela, dan Kuba

Laporan ini juga menjelaskan penganiayaan yang dilakukan setap hari oleh rezim tidak sah Maduro – setiap hari, terhadap rakyat Venezuela, termasuk pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenang.

Tahun lalu, pemimpin oposisi Elwin Mendoza diseret ke pengadilan militer. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah memprotes, karena dia mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan.

Preman-preman Maduro memenjarakannya. Keluarga maupun dokter dilarang mengunjunginya. Satu bulan kemudian ia meninggal dunia, pada usia 34.

“Yang ingin terakhir saya bahas pagi ini adalah Kuba. Nama Jose Daniel Ferrer muncul 17 kali di dalam laporan ini. Dia adalah satu dari ribuan tahanan politik yang, selama bertahun-tahun, diseret, dirantai, dan dipukuli oleh rezim setempat. Besok dia akan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Kuba,” kata Michael R Pompeo.

Disebutkan, tuduhan palsu yang kita saksikan ini mengikuti pola intimidasi sewenang-wenang terhadap warga negara Kuba yang kejahatannya adalah mengkritik kebijakan yang memberatkan negara tersebut selama 61 tahun terakhir.

“Kita berdoa pada suatu hari rakyat Kuba, Venezuela, China, Iran, dan semua orang dapat berbicara dan berkumpul secara bebas tanpa rasa takut akan pemerintah mereka sendiri,” katanya.

Michael R Pompeo menyebutkan, Laporan HAM 2019 ini menghargai mereka yang namanya tadi saya sebutkan dan mereka yang membayar dengan harga tertinggi saat berjuang untuk kemerdekaan dan untuk kehormatan manusia. Laporan ini merupakan bentuk penghargaan terhadap mereka yang dihukum karena kepercayaan mereka dan mereka yang meneruskan perjuangan.”

Laporan ini juga mendorong perdamaian, akuntabilitas, dan keamanan dengan mengingatkan setiap pemerintah akan standar tinggi HAM yang harus mereka penuhi.

“Dan terakhir, laporan ini merupakan tanda keyakinan berkelanjutan Amerika terhadap orang-orang di seluruh dunia yang menantang pemerintah mereka untuk menghormati dan menjunjung hak dasar bagi setiap warga negara mereka,” ujar Michael R Pompeo.