Gelar Aksi Tolak RUU

Tanggapan Pemkab Sambas Terkait Aksi Damai Buruh Tolak RUU Cipta Karya

ia tidak mempermasalahkan karena ini adalah sebuah Aspira dari masyarakat yang akan di sampaikan ke Dewan.

Tribunpontianak.co.id/M Wawan Gunawan
Anggota Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan, Serikat Buruh Seluruh Indonesia, di Kabupaten Sambas. Saat diterima pimpinan DPRD saat melaksanakan aksi damai di gedung DPRD Kabupaten Sambas, Kalbar, Rabu (11/3/2020). 

SAMBAS - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker Trans) Kabupaten Sambas, Zainal Abidin mengatakan apa yang di sampaikan buruh saat melaksanakan aksi damai di DPRD sebetulnya sudah dicatat oleh pemerintah pusat.

"Aspirasi ini sebenarnya sudah tercatat di pusat untuk di catat, yang di bahas dalam undang-undang. Antara lain tentang upah minimum Kabupaten yang akan di hapuskan," ujarnya, Rabu (11/3/2020).

"Kemudian tenaga kerja asing, tidak adanya pesangon, dan tidak adanya sanksi terhadap perusahaan yang membayar upah, di bawah upah minimum Kabupaten," ungkapnya.

Namun demikian, kata Zainal ia tidak mempermasalahkan karena ini adalah sebuah Aspira dari masyarakat yang akan di sampaikan ke Dewan.

"Tapi ini aspirasi warga yang di sampaikan kepada perwakilannya di dewan, dan insyaallah akan di sampaikan oleh dewan ke pusat. Jadi tampaklah aspirasi Kabupaten Sambas ini dalam partisipasi undang-undang ini," tuturnya.

Empat Tuntutan Serikat Buruh yang Melaksanakan Aksi Damai di DPRD Sambas

Dari hasil pertemuan dengan buruh tadi siang, ia sampaikan menurutnya semua sudah selsai. Karena aspirasi dari pada buruh sudah di tampung.

"Saya rasa ini sudah clear, mereka sudah paham semuanya. Dan kedudukannya di Kabupaten untuk menyampaikan aspirasi ke pusat," tuturnya.

Karenanya, Dinas tenaga kerja selaku dinas yang bermitra kerja dengan buruh maka akan selalu mendukung dan bersama-sama mencari jalan keluar untuk permasalahan buruh di Kabupaten Sambas.

"Kami selaku dinas tenaga kerja yang mitra kerjanya adalah buruh maka ikut serta mendukung persoalan yang ada di buruh. Karena memang kalau buruh yang berada di perusahaan maka jadi kewenangan masing-masing wilayah untuk membinanya, kalau misalnya di Kecamatan ya pak Camat," katanya.

Saat ini jelas Zainal, jika jumlah buruh yang ada di Kabupaten Sambas ada kurang lebih 12 ribu orang.

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved