Human Interest Story
Diyakini Kepemimpinan Gubernur Kalbar Sutarmidji, 2020 Semua Target Bisa Tercapai
Pujian ini disampaikan saat Rus Nurhadi Sutedjo menggelar kunjungan kerja di Kalimatan Barat, Rabu (26/2/2020).
lihat foto
Deputi Bidkoor Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam) Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo memuji kepemimpinan Gubernur Sutarmidji.
Pujian ini disampaikan saat Rus Nurhadi Sutedjo menggelar kunjungan kerja di Kalimatan Barat, Rabu (26/2/2020).
Rombongan Kemenko Polhukam diterima langsung Sutarmidji dan jajaran para OPD di Ruang Analityc Room Pemprov Kalbar.
Kunker dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan, inventarisasi data dan permasalahan-permasalahan di bidang pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik di daerah.
Rus Nurhadi Sutedjo mengatakan Kunker kali ini untuk mendorong peningkatan khusus di bidang Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
• Kunker Rombongan Kemenko Polhukam Bertemu Gubernur Kalbar Sutarmidji
"Kami sangat mengapresiasi Pemerintahan Provinsi Kalbar bahwa dari penilaian PAN RB sudah pada kategori B. Walaupun memang masih ada beberapa kabupaten yang masih perlu mendapatkan dorongan," ujarnya.
Ia mengatakan yakin dengan kepemimpinan Gubernur Kalbar tahun 2020 semua target bisa tercapai dan predikat penilaian yang baik di Kalbar yakni di bidang pelayanan publik sudah pada zona hijau.
Di era kepemimpinan Gubernur Kalbar, Sutarmidji, dirinya mengatakan bahwa Gubernur Kalbar sudah menunjukkan progres yang baik walaupun masih ada beberapa yang perlu di dorong.
"Menurut Gubernur Kalbar juga harus ada atensi dari Pemda khusus kepala daerah maupun staf yang membantu harus cukup ulet," ucapnya.
Selain itu perlu dorongan agar perangkatnya bisa memperbaiki dari aspek management maupun dari target yang sudah di canangkan.
Pemporv Kalbar kemudian menjalin kesepakatan antara Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenpan RB dan BPKP Perwakilan Kalbar dalam meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas APIP.
Dalam kesepakatan tersebut, tercantum tiga kesepakatan yang telah dibuat diantaranya.
Pertama meningkatkan kualitas maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP terhadap Pemda yang masih belum mencapai level 3 serta meningkatkan ke level berikutnya.
Kedua, membuat Action Plan/Rencana aksi untuk meningkatkan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalbar termasuk kabupaten/kota dalam jangka pendek dan menegah dan ketiga meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan penyelenggara sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (anggita putri)
