Aminuddin: Perlu Adanya Kolaborasi Dalam untuk Meningkatkan Status Desa di Kalbar

Mari jadikan suasana yang ada di Kalbar tetap terkendali keamanan dan ketertibannya dan melakukan sinergitas

TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimanta Barat, Sutarmidji memukul gong tanda dibukanya rapat kerja percepatan penyaluran dan pemanfaatan dana desa dalam menopang ketahanan pangan sosial ekonomi masyarakat, di pendopo gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Selasa (25/2/2020). 

PONTIANAK - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalbar menggelar rapat kordinasi percepatan penyaluran dana desa dan pemanfaatan dan desa dalam menopang ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Rakor dihadiri oleh perwakilan dari Menteri dalam negeri yakni Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Perwakilan Kementrian PDTT, Gubernur Kalbar dan Forkompimda Kalbar, serta bupati walikota kabupaten kota se-Kalbar, dan seluruh Camat dan kepala desa yang hadir di Rakor kali ini. Kegiatan diselenggarakan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (25/2/2020).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantsn Barat, Aminuddin mengatakan pada Rakor kali ini ditekankan terkait mekanisme penyaluran dana desa dan percepatan penyaluran dana desa di Kalbar.

Pararam yang akan disampaikan baik ketentuan yang baru berlangsung yakni transfer dama desa langsung masuk ke kas desa maupun kelengkapan administrasi .

Ia mengatakan Kemendes menginginkan supaya arah penggunaan dana desa mengacu pada peraturan Kemendes sebagaimana arahan presiden bisa ke padat karya dan dipergunakan untuk menggerakan roda ekonomi .

Kubu Raya Jadi Kabupaten Pertama Cairkan Dana Desa di Kalbar Tahun 2020

“Peran Dinas PMD Kalbar salah satunya berfungsi untuk melakukan pembinaan di kabupaten sampai desa dan tidak mungkin hanya kami saja yang melakukan dengan jumlah desa yang sangat banyak,” jelas Aminuddin.

Maka dilakukan kolaborasi apalagi dalam rangka pembangunan yang harus melibatkan semua instansi terkait .

“Contoh pembangunan jaringan Listrik oleh PLN , sinyal dibuat oleh Telkom dan air bersih oleh TNI. Jadi dilakukan keroyokan ,” ujar Aminuddin.

Iaengatakan jika mengharapkan Dinas sajamaka akan sulit karena sangat terbatas dan dana juga terbatas.

“Harapan kedepan dengan sistem seperti ini mudah- mudahan kita satu persepsi membangun desa dan kita bisa mencapai target yang direncanakan oleh gubernur Kalbar terkait desa mandiri ,” imbuh Aminuddin.

Tekan Angka Laka Lantas, Kasatlantas Sarankan Perluas Jalan Siduk-Teluk Batang

Halaman
12
Penulis: Anggita Putri
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved