Sholeh Minta Pemkab Ketapang Segera Realisasikan Kegiatan Pembangunan dari APBD

KETAPANG - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Ketapang Achmad Sholeh meminta Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera merealisasikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Sholeh juga menegaskan kepada seluruh OPD untuk tidak bermain-main dalam melaksanakan proses lelang kegiatan.

“Kenapa kita minta pelaksanaan segera dilaksanakan, karena sampai sekarang belum ada yang dilaksanakan sedangkan harga satuan sudah diterbitkan BPKAD dan proses penetapan APBD sudah lama selesai, asistensi Gubernur sudah, penjabaran dan asistensi semua dinas juga sudah, harusnya tidak ada alasan menunda kegiatan,” katanya, Senin (24/02/2020).

Sholeh menilai, jika pelaksanaan pembangunan terlambat, maka akan berdampak pada banyak hal, mulai dari penyerapan anggaran yang minim hingga proses pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan lelang-lelang besar yang nantinya akan dikejar-kejar waktu sehingga hasilnya tidak maksimal.

• Pembangunan Kantor Imigrasi Putussibau Disetujui Kementerian Hukum dan HAM

“Kalau semua terlambat, nantinya akan berdampak pada pengerjaan karena kita ketahui sudah ada berapa banyak pekerjaan tidak maksimal akibat kendala cuaca, harusnya dengan kondisi itu harus di siasati, jangan sampai kendala-kendala seperti itu seolah sengaja diabaikan,” tegasnya.

Selain itu, Sholeh mengingatkan pihak terkait baik itu OPD hingga LPSE agar dapat benar-benar menjalankan tugasnya dalam pelelangan. Hal tersebut agar siapapun pemenang lelang benar-benar pihak yang dianggap mampu dan bertanggung jawab agar hasil pekerjaan dapat maksimal.

“Jangan cuma melihat dari penawaran terendah, atau karena kolega dan lainnya, panitia harus selektif dalam menentukan pemenang lelang dengan juga melihat kesiapan personel, kelengkapan alat dan material agar pekerjaan maksimal dan tidak terkendala,” timpalnya.

Ia juga meminta kepada seluruh OPD untuk dapat mengedepankan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan kesan pembangunan hanya setengah-setengah dan tidak tuntas.

“Jangan dikerjakan setengah-setengah yang asas manfaatnya tidak ada, ini banyak contoh yang ada di lapangan,” tuturnya.

Sholeh pun mengaku hal-hal juga sebelumnya telah disampaikan ke beberapa dinas melalui rapat antara Komisi IV dengan beberapa OPD, sehingga pihaknya akan memantau dan mengawas pelaksanaan pembangunan di OPD.

“Kalau ketahuan ada OPD yang tidak serius dalam menjalankan APBD 2020 dan abai akan kepentingan masyarakat banyak dan lambat, tentu kami tidak segan mendesak Bupati Ketapang untuk mengganti kepala dinas tersebut,” pungkasnya.

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak