Jelang Akhir Masa Jabatan, Kapolres Sintang Pesan Agar Jajarannya Antisipasi Potensi Konflik Sosial
Selain itu, Kapolres juga berpesan sidang putusan Karhutla juga harus diperhatikan, mengingat rawan terjadi konflik sosial.
Penulis: Agus Pujianto | Editor: Maudy Asri Gita Utami
lihat foto
SINTANG - Sebelum resmi mengakhiri jabatan sebagai Kapolres Sintang, AKBP Adhe Hariadi berpesan kepada jajarannya untuk mengantisipasi potensi konflik sosial di Kabupaten Sintang.
Ada dua atensi yang disampaikan Adhe Hariadi.
Mulai dari konflik masyarakat dengan perusahaan sawit, karet dan tambang, serta putusan sidang Karhutla yang saat ini perkaranya tengah berjalan di Pengadilan Negeri Sintang.
Pesan itu disampaikan Adhe Hariadi saat memimpin sertijab Kabag Ops dan Kapolsek Sungai Tebelian.
• Inovasi Satlantas Polres Sintang, Taman Bermain, Pojok Baca hingga Solusi Pemohon SIM Gagal Tes
Untuk diketahui, Kompol Koster Pasaribu diangkat sebagai Kasubagganev Bagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Kalbar.
Kompol Zulfikar menggantikannya sebagai Kabag Ops Polres Sintang.
Sementara Ipda Diondi Asido Manik dimutasikan sebagai Pama Polres Sintang.
Pemangku sementara Kapolsek Sungai Tebelian diisi oleh Ipda Judi Efendhy Kusuma.
“Kepada pejabat baru kabag ops saya berpesan segera akomodir dan datakan daerah – daerah yang rawan akan konflik dengan bersinergi bersama satintelkam, mengingat di wilayah sintang ini banyak terdapat perusahaan baik itu perusahaan sawit, karet maupun tambang,” pinta Kapolres.
Kapolres meyakini, dengan hadirnya perusahaan itu disuatu daerah akan menimbulkan potensi konflik antara pemilik lahan dengan masyarakat sekitar.
Selain itu, Kapolres juga berpesan sidang putusan Karhutla juga harus diperhatikan, mengingat rawan terjadi konflik sosial.
“Yang paling penting dan perlu perhatian kita semua yaitu masalah lanjutan sidang karhutla dimana sidang mendekati tahap putusan yang rawan akan terjadinya konflik sosial,” pesannya.
Polsek Sungai Durian juga diminta Kapolres untuk mengantisipasi konflik sosial.
Sebab di wilayah hukum tersebut, juga rawan akan konflik baik konflik sosial maupun konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar.
“Segera antisipasi dan jalin silaturahmi dengan tokoh masyarakat."
"Minimalisir gesekan gesekan yang terjadi agar tidak mengarah kearah konflik yang lebih luas, mengingat di tahun 2020 Kabupaten Sintang akan melaksanakan pengamanan pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati kab. Sintang,” pesannya. (*)
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
