Honorer Tidak Disiplin di Pemkab Kayong Utara Terancam Putus Kontrak
"Terutama yang tidak disiplin, jarang masuk kerja. Disiplinnya tidak sesuai dengan jam kerja lah, sering bolos," kata Agus, Jumat (7/2/2020).
Penulis: Faiz Iqbal Maulid | Editor: Madrosid
KAYONG UTARA - Pegawai honorer tidak disiplin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terancam akan diputus kontrak.
Kepala Bagian Aparatur dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kayong Utara, Agus Suratman mengatakan, Bupati Citra Duani telah menginstruksikan seluruh kepala dinas untuk mengevaluasi kinerja dan disiplin para pegawai honorer.
"Terutama yang tidak disiplin, jarang masuk kerja. Disiplinnya tidak sesuai dengan jam kerja lah, sering bolos," kata Agus, Jumat (7/2/2020).
Agus mengatakan, honorer yang belum berdomisili di Kayong Utara juga terancam dikenakan tindakan serupa.
Pasalnya, bupati berharap seluruh pegawai, baik PNS maupun honorer harus mengantongi KTP Kayong Utara.
"Jadi ada beberapa juga yang masih mempertahankan KTP-nya ya kita mau ndak mau sesuai instruksi bupati, tidak diperpanjang kontraknya," ujar Agus.
• Ikuti Kebijakan Pemerintah Pusat, Ini Alasan Bupati Kayong Utara Tak Rekrut Honorer Diganti PPPK
Sejauh ini, kata Agus, hampir semua dinas telah mengajukan pencabutan Surat Keputusan (SK) sejumlah tenaga honorer kepada mereka.
"Dari (Dinas) PU saya lihat udah tiga orang daftar yang diserahkan untuk tidak diperpanjang kontraknya tahun ini. Hampir setiap OPD lah," ungkap Agus.
Sebelumnya, Bupati Citra Duani mengatakan tidak akan membuka rekrutmen tenaga honorer lagi.
Jumlah honorer pun akan dikurangi secara bertahap, diganti dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Citra, kebijakan itu bukan dirinya yang membuat, melainkan Pemerintah Pusat.
"Namun, sambil menunggu itu, yang penting kita ndak membuka kuota baru. Kalau ada pergantian yang berhenti segala macam, itu masih bisa, supaya dia bisa ikut tes PPPK," kata Citra di Sukadana, Senin (3/2/2020).
Citra mengungkapkan, jumlah tenaga honorer saat ini sudah terlalu banyak.
Oleh karenanya perlu dikurangi agar tercapai keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja langsung pemerintah untuk pembangunan.
"Kita udah over load tenaga honor itu, sudah berlebihan. Makanya harus kita minimalisir, supaya apa? Supaya ada keseimbangan," ujar Citra.
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/kabag-aparatur-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia-setda-kayong-utara-agus-suratman.jpg)