Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Mau Terima WNI Eks ISIS Suriah, Tapi Ini Syaratnya

Menurut Jokowi, keputusan pulang tidaknya WNI alumni ISIS itu tergantung bagaimana pendapat para menteri terkait hal ini.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD menyatakan ada kemungkinan penyebaran paham terorisme yang perlu diantisipasi.

"Sampai hari ini pemerintah belum memutuskan apakah 600 lebih WNI yang terlibat foreign terrorist fighter atau teroris pelintas batas itu akan dipulangkan atau tidak."

"Karena ada manfaat dan mudharatnya masing-masing," jelasnya.

Itu karena mereka, WNI eks ISIS sebelumnya berangkat atas kehendak ideologi mereka sendiri.

"Mulai dari mudharatnya, kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah di sini."

"Bisa menjadi virus baru bagi terorisme, karena dia jelas-jelas pergi ke sana menjadi teroris," beber Mahfud.

PKS Minta Pemerintah Serius dengan Pemulangan WNI

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera meminta pemerintah menyiapkan proposal khusus penanganan terkait pemulangan WNI eks ISIS.

Diketahui, sejumlah 600 WNI eks ISIS itu diduga teroris lintas batas atau foreign terrorist fighter.

"Kalau mereka mau dipulangkan, harus jelas proposal penangannya."

"Karena sekali pulang tidak jelas penanganannya, yang terjadi malah berantakan," kata Mardani di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020) dilansir dari Kompas.com.

Menurut Mardani, pemulangan 600 WNI ini tidak sekedar problematika agama.

Aspek lain seperti ekonomi, ideologi dan politik harus dilibatkan dalam proses karantina.

Mereka perlu dijaga dengan hati-hati untuk menghilangkan pemahaman radikal dan terorisme yang sudah dianut sebelumnya.

"Karena masalah ekonomi ada, masalah ideologi ada, masalah politik ini ada. Sebanyak 600 ini harus benar-benar dijaga," imbuh Mardani. (Tribunnews/Ika Nur Cahyani) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Tsarina Maharani)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tanggapi Pemulangan WNI Mantan ISIS, Ridwan Kamil Mau Menerima Asalkan Taubat dan Insaf

(*)