Peningkatan Listrik Desa Hingga Gas LPG Jadi Perhatian Komisi IV dan Dinas ESDM

PONTIANAK - Komisi IV DPRD Provinsi bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar sepakat untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Kalbar.

Hal ini ditegaskan usai rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Kalbar dengan Dinas ESDM di ruang pimpinan DPRD Kalbar, Kamis (30/01/2020).

"Kita sangat mendukung terkait dengan kondisi Kalbar saat ini, terkait rasio elektrifikasi ini harus kita percepat segera bagaimana masyarakat bisa menikmati aliran listrik setiap rumah tangga, karena sekarang masih 86 persen, ada sekian persen yang belum," kata Plt Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral, Sy Kamaruzzaman.

• Komisi IV DPRD Sambas Usulkan Tambahan Kuota LPG 3 Kilogram

"Ini kaitannya juga kita mensinergikan Pemerintah, DPR dan pemangku kepentingan, mandat ini adalah PLN dan disepakati kita akan undang PLN untuk bisa memberikan informasi terkait dengan program kedepan untuk segera mewujudkan agar elektifikasi di Kalbar tuntas dalam waktu dekat," tambah dia.

Sebelumnya, dijelaskannya jika terkait dengan program kegiatan bagaimana ESDM dengan core bisnisnye terkait minerba, kelistrikan, geologi dan energi untuk bisa mempercepat terkait dengan pembangunan Kalbar.

Ia pun menjelaskan jika telah memaparkan sejumlah potensi yang ada di Kalbar mulai bauksit, batu bara, emas, logam, non logam hingga zircon.

"Kita berada diposisi kaitannya pembangkit listrik tenaga surya dan mikro hidro berdasarkan potensi yang ada. Tapi, kalau untuk jaringan listrik itu kewenangannya ada di PLN," papar dia.

Selain itu, Sy Kamaruzzaman juga mengungkapkan jika pihaknya memaparkan terkait pelayanan kebutuhan masyarakat dalam hal ini LPG 3 KG.

Hal ini karena, kata dia, di Kalbar pernah terjadi kelangkaaan gas LPG.

"Kita tidak ingin kedepan LPG menjadi problem kembali sehingga kita akan menguraikan persoalan ini dengan mengundang pihak terkait agar taat sasaran dan taat manfaat," jelasnya.

Dengan begitu, ungkap dia, akan bisa dilakukan inventarisir dan pemetaan solusi kedepan untuk bisa mengatasi persoalan yang sudah lalu.

Termasuk, kata Sy Kamaruzzaman, pihaknya juga membahas nuklir dengan komisi IV yang sudah ada studi tapak di Bengkayang.

"Kita sudah menggambarkan berbagai potensi yang ada di Kalbar, yang mana bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, dan ini perlu kajian, bicara kewenangan juga tidak di pemerintah provinsi, namun juga pemerintah pusat dan juga akan menggandeng investor, tapi yang jelas kita sudah berikan gambaran potensi yang ada," tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Yohanes Rumpak menjelaskan jika listrik di desa menjadi perhatian pihaknya.

"Perhatian komisi IV adalah terhadap listrik desa, tadi kita sudah sampaikan kepada kepala dinas untuk mempercepat supaya desa-desa yang kekurangan listrik bisa diupayakan baik melalui PLN maupun energi terbarukan seperti PLTS maupun PLTMH," katanya.