Wewenang SMA Ditarik Provinsi, Jarot: Kacaukan Sistem Pendidikan

Tidak hanya rentang kendali yang jauh, tapi juga menyebabkan daerah tidak bisa berbuat banyak untuk membuat pendidikan

Tribunpontianak.co.id/Agus Pujianto
Siswa Kelas XII SMAN 2 Ketungau Tengah belajar serba keterbatasan. Sekolah dibangun darurat dan kekurangan tenaga guru.  

SINTANG - Bupati Sintang, Jarot Winarno mengungkapkan, Undang-undang pemerintahan yang mengalihkan kewenangan SMA ke provinsi mengacaukan sistem pendidikan.

Tidak hanya rentang kendali yang jauh, tapi juga menyebabkan daerah tidak bisa berbuat banyak untuk membuat pendidikan Link and Match dengan dunia kerja.

“Undang-udang pemerintahan daerah, mengacaukan system yang ada di Indonesia. Bayangkan, Sintang di kapling, PAUD sampai SMP, kabupaten yang urus. SMA/SMK provinsi yang urus. Perguruan tinggi kemendikbud yang urus. Sementara kita diminta membuat pendidikan dan dunia sekitarnya, link and macth, bagaimana bisa, sedangkan kita hanya urus sampai SMP,” ungkap Jarot belum lama ini.

Sejak kewenangan SMA/SMK diambil alih oleh provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tidak bisa berbuat banyak terhadap SMA 2 Ketungau Tengah yang menggunakan sekolah darurat.

Kabupaten, hanya bisa melakukan fungsi koordinasi dan pemantauan.

“Kita tidak tutup mata dengan kondisi SMAN 2 Ketungau Tengah. Kami sudah lakukan fungsi koordinasi dan pemantauan. Hasilnya kami laporkan ke provinsi. Daerah hanya punya fungsi itu untuk SMA,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Lindra Azmar kepada Tribun Pontianak, Jumat (24/1).

Tidak hanya sarana dan prasarana sekolah, untuk guru pun kata Lindra wewenang provinsi. Sehingga, daerah tidak punya wewenang lagi sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“Guru hingga sarpras kewenangan provinsi. Provinsi sudah lakukan pendataan terhadap guru, kontrak, termasuk GTT dari biaya oprasional,” ujar Lindra.

 Pengabdian Guru Tidak Tetap di Sintang, Yuri: Kalau Gak ada Mereka, Gak Berjalan Sekolah Ini

Amanat undang-undang tersebut, mau tidak mau kata Lindra harus dijalankan.

Meski Pemerintah Provinsi Kalbar tidak punya organisasi struktural di daerah untuk pembinaan SMA sederajat. Selama ini, hanya ada pengawas yang tergabung dalam wadah organisasi sekolah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

“Mereka pun kewalahan, dari sisi pembinaan, koordinasi, jauh jauh lokasinya. Pengawas mereka 4 orang di sintang, mengawasi banyak sekolah. Fasilitas terbatas,” kata Lindra.

Lindra menyebut tidak keberatan jika kewenangan SMA sederajat kembali ke daerah. “Ya, saran kita, kalau bisa balekan lagi ke daerah, kalau ada masalah (SMA) pun daerah,” jelasnya.

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved