Wabup Sekadau Buka Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Terbaru dari Mendagri Hak Akses Kependudukan

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 102 tahun 2019 tentang Pemeberian Hak Akse

Istimewa/dok.Humas Pemda Sekadau
Pelaksanaan sosialisasi kebijakan kependudukan dengan tema optimalisasi pelayanan publik dengan memanfaatkan data dan dokumen kependudukan yang valid, di ruang serbaguna kantor Bupati Sekadau, Rabu (22/1/2020) 

SEKADAU - Wakil Bupati Sekadau Aloysius membuka kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan dengan tema optimalisasi pelayanan publik dengan memanfaatkan data dan dokumen kependudukan yang valid, di ruang serbaguna kantor Bupati Sekadau, Rabu (22/1/2020)

Hadir dalam sosiali itu Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar Antonius Rawing, Asissten Pemerintahan dan Kesra H. Fendy, Plt. Kadis Dukcapil Kabupaten Sekadau Suryadi kepala SKPD di lingkungan Pemkab Sekadau, Camat se-Kabupaten Sekadau, KPU Drianus Saban, Bawaslu Sekadau serta Lembaga dan instansi se-Kabupaten Sekadau

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 102 tahun 2019 tentang Pemeberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Yang Baru Diundangkan Desember 2019

Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupate Sekadau terhadap optimalisasi pelayanan public dengan memanfaatkan data dan dokumen kependudukan untuk peningkatan kualitas pelayanan public yang cepat dan tepat.

Tanggapi Terkait Data Kependudukan, Kadafi: Ini Warning Bagi Disdukcapil dan BPS Kalbar

Untuk menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang valid, banyak hal yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain:

Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan pelayanan langsung ke desa-desa.

Perekaman biometrics KTP elektronik secara mobile dengan mendatangi warga-warga yang kesulitan untuk datang langsung tempat pelayanan perekaman biometrics KTP elektronik, baik karena kendala waktu, jarak , maupun kesehatan.

Penyederhanaan persyaratan dalam penerbitan dokumen kependudukan dengan memberlakukan peratutan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,

dimana salah satunya adalah untuk mengubah elemen data dalam kartu keluagra (KK) tidak perlu lagi ke Kecamatan maupaun desa, cukup langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan dengan membawa kartu keluarga dan bukti perubahan.

“Dengan data kependudukan yang telah dimiliki oleh Dinas Dukcapil, saya harapkan untuk seluruh undangan peserta sosialisasi yang mewakili instant dan lembaga pelayananpublik yang ada di Kabupaten Sekadau dapat menjalin kerjasama dengan Dinas Dukcapil untuk bersama-sama menciptakan pelayanan publik yang cepat dan tepat,” harap Wakil Bupati Sekadau Aloysius.

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved