Sambas dan Kapuas Hulu Siap Dukung Pembangunan Buffer Zone, Wilayah Penyangga Pertahanan Perbatasan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memastikan ada 497 kecamatan di daerah perbatasan yang segera dibangun menjadi buffer zone atau zona penyangga pertahanan.

Upaya yang dilakukan dengan membereskan garis demarkasi dan membangun daerah perbatasan.

Ada sejumlah kecamatan di Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia, satu di antaranya Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.

Camat Sajingan Besar Supardi mengatakan, saat ini ada satu patok batas negara yang sedang dilakukan diplomasi oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Malaysia.

Ia mengungkapkan, saat ini prosesnya akan segera selesai dan masih menunggu penjadwalan dari pemerintah pusat.

"Ada satu patok batas negara yang masih dalam tahap diplomasi di antara kedua negara. Tetapi akan segera diselesaikan, hanya menunggu momen yang memang sudah dijadwalkan. Dijadwalkan oleh pemerintah pusat," ungkap Supardi kepada Tribun, Senin (20/1/2020).

• Rencana Mendagri Bangun Buffer Zone di Perbatasan Tuai Komentar Positif Akademisi UNTAN di Pontianak

Pernyataan ini disampaikan Camat Sajingan Besar menanggapi rencana Mendagri Tito Karnavian yang hendak membereskan garis demarkasi dan membangun perbatasan.

Wakil Bupati Sambas Hj Hairiah memastikan Pemkab Sambas mendukung rencana Ketua BNPP RI untuk membangun 497 kecamatan di wilayah perbatasan.

Menurutnya ada dua kecamatan di wilayah Kabupaten Sambas.

"Kita sambut dengan baik program yang akan di bangun di wilayah perbatasan dan akan mendukung sepenuhnya dengan sesuai tupoksinya pemerintah daerah," ujarnya.

Ia ungkapkan, selama ini komunikasi dan kerjasama dengan pihak keamanan di daerah berjalan dengan baik.

"Selama ini kerja sama dengan TNI sangat baik, antara lain program TMMD yang selesai dilaksanakan pada Desember yang lalu, dan keberadaan Kodim 1208 di Sambas memperkuat posisi Kabupaten Sambas sebagai pertanahan di wilayah perbatasan," ungkapnya.

Sementara itu, terkait dengan perbaikan garis demarkasi ia ungkapkan jika pihaknya sangat mendukung rencana itu.

"Untuk perbaikan demarkrasi, kami juga mendukung sepenuhnya, karena memang perlu adanya kejelasan terhadap simpadan antara kedua negara," tegasnya.

"Sehingga tidak lagi terjadi masalah yang pernah terjadi. Misalnya pergeseran patok atau batas negara," tutur Hairiah.