Sebut 5 Sektor Serap Alokasi Anggaran Terbesar APBD 2020, Berikut Paparan Kepala BPKD Kubu Raya

Sehingga kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut dapat optimal dan pencapaiannya dinilai baik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SEPTI DWISABRINA
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kubu Raya saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Kepala Daerah (SKPD) tahun 2020 sekaligus penandatangan kontrak kerja APBD di Gedung Konferensi Untan, Selasa (21/1/2020). 

KUBU RAYA- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kubu Raya, melalui Kepala Dinas, Gunawan Putra menyebutkan lima sektor yang menyerap anggaran terbesar.

"Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan pertanian serta perikanan, " ujarnya, Selasa (21/1/2020).

Dari total alokasi anggaran belanja program dan kegiatan Rp 843 miliar. Lima sektor anggaran terbesar, yakni Infrastruktur Rp378 miliar, Pendidikan Rp135 miliar, Kesehatan Rp 111 miliar, Ketahanan pangan dan pertanian Rp22,6 miliar serta Perikanan Rp9,4 miliar).

Menurutnya, dari total APBD Rp1,6 triliun dialokasikan untuk belanja langsung dan tidak langsung.

"Belanja langsung seperti infrastruktur dan sektor lainnya. Sementara tidak langsung untuk biaya gaji dan tunjangan, termasuklah hibah. Intinya tidak ada kaitannya dengan program," ungkap Gunawan Putra.

Lebih lanjutnya, berdasarkan peraturan bupati telah mengatur regulasi terkait pencapaian target kinerja yang telah ditandatangani.

Muda Mahendrawan Minta SKPD Kubu Raya Tepati Kontrak Kerja 2020

"Misalnya kita targetkan triwulan satu sudah harus terserap anggarannya secara maksimal, begitu juga di triwulan selanjutnya. Sehingga kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut dapat optimal dan pencapaiannya dinilai baik," jelasnya.

Gunawan pun menghimbau agar lebih kurang 38 SKPD di Kubu Raya dapat mematuhi regulasi yang telah mengatur berkaitan tentang pengoptimalan anggaran. Dikarenakan ini juga berkaitan dengan tunjangan kinerja.

"Perjanjian kontrak ini bukan hanya bersifat formal namun harus bisa diukur dan dievaluasi. Sehingga kita tahu capaian masing-masing SKPD. Jika tidak sesuai, bisa saja terkena sanksi dan tidak terpenuhnya tunjangan kinerja," tutup Gunawan Putra.

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID

Penulis: Septi Dwisabrina
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved