Kematian Ibu di Kalbar Masih Tinggi, Tahun 2019 Capai 113 Kasus

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Anggita

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - TRIBUN - Selama Tahun 2019, angka kematian ibu (AKI) di Kalimantan Barat masih mengalami kenaikan cukup tajam. Sedangkan, angka kematian bayi (AKB) diproyeksikan jumlahnya tak sebanyak tahun lalu.

Berdasar data Dinas Kesehatan (Dinkes) Provisni Kalbar tahun lalu lalu jumlah AKI sebanyak 113 ibu meninggal. Angka ini makin meningkat dari Tahun 2018 yang hanya 86 kasus kematian ibu.

Data ini berdasarakan dari data kematian ibu hamil , bersalin, dan nifas dari tiap kabupaten di Kalbar, sementara Kabupaten Sekadau belum memberikan data.

"Tapi yang sudah masuk tahun 2019 ada 113 kasus. Kalau dikonversi sama dengan 127 per 100.000 kelahiran hidup ," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison, Rabu (15/1/2020).

Namun angka tersebut masih di bawah angka nasional dengan target 306 per 100. 000 kelahiran hidup. Harrison melihat ada beberapa kabupaten tidak melaporkan kasus kematian ibu dikarenakan bidan dalam wilayah kerjanya yang jauh tak melaporkan kasus kematian kepada dinas kesehatan ke kabupaten atau kota.

"Alasannya karena nanti diaudit mereka takut dimarah. Saya tekankan pada dinas kabupaten kota dalam mengaudit setiap kematian ibu kita bukan mencari siapa yang salah tapi sebenarnya dimana letak sistem yang masih belum benar. Sehingga menyebabkan kematian ibu untuk diperbaiki sistemnya. Bukan justru mencari tahu siapa yang salah," jelasnya.

• Riset Bappenas dan Bank Dunia, Kota Pontianak Butuh Banyak Turap Atasi Banjir

• BKSDA Kalbar Nilai Satwa Dilindungi yang Diamankan KAL Lemukutan Berasal dari Indonesia Timur

Ia mengatakan kalau dari jumlah kematian ibu di Ketapang ada 17 kasus. Tapi kalau di konversi paling tinggi adalah Kayong Utara ada 6 kasus tapi angkanya mencapai 244 per 100 ribu kelahiran hidup. "Kalau dibandingkan jumlah kelahiran hidup sebenarnya kayong utara paling tinggi angka kematian ibunya," ujarnya.

Ia menjelaskan kenapa Kayong Utara lebih tinggi angka kematian ibu dari pada Ketapang yang mencapai 17 Kasus. Karena di Ketapang ibu meninggalnya 17 tapi ibu hamil dan jumlah penduduknya banyak.

Sedangkan Kayong Utara ada enam tapi ibu hamilnya sedikit. Kalau dari segi angka dihitung dari kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup. Kayong Utara paling tinggi di Kalbar, kalau dari kasus Ketapang yang paling banyak.

Harrison mengatakan adapun penyebab kematian ibu biasanya karena eklamsi dan pendarahan. Eklamsi yakni keracunan saat kehamilan yaitu akibat flasenta justru meracuni ibunya . Sehingga menyebabkan hipertensi dan kejang.

"Tapi yang pertama adalah pendarahan karena deteksi dini terhadap faktor resiko tinggi ibu tidak terdeteksi sejak awal. Kedua pada saat kita rujuk terlambat. Ketiga pelayanan di fasilitias kesehatan dan menyangkut kesediaan darah, kesiapan tenaga kesehatan," jelasnya.

Namun ia mengatakan angka kematian ibu masih dibawah target nasional dan masih lebih baik dari nasional.

"Adapun hal yang harus kita lakukan seperti memberikan sosialisasi pada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur ," ujarnya.

Jadi setiap ibu hamil melalui Puskesmas memeriksakan kehamilan secara teraktur agar terdeteksi secara dini faktor resiko yang akan memperingaruhi proses persalinan.

Selain itu meningkatkan kompetensi dari petugas yang menolong persalinan atau yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan ibu hamil misalnya bidan dan petugas gizi.

"Kemudian kita juga memperbaiki sistem rujukan baik dari bidan dan puskesmas maupun rumah sakit rujukan untuk kita perbaiki sistem rujukannya agar bisa melayani secepat mungkin dan seaman mungkin ," jelasnya.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar juga mempersiapkan kelengkapan misalnya peralatan kesehatan juga darah untuk operasi melonong ibu hamil karena banyak yang menderita anemia yang mempengaruhi persalinannya. Jadi kira harus siapkan donor darah.

Kemitraan

Akhir tahun 2019 lalu, Dinas Kesehatan Kubu Raya telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kemitraan Bidan-Dukun dan Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.

"Tujuan pelaksanaan FGD adalah untuk memperoleh masukan dan informasi mengenai permasalahan dan saran dalam upaya percepatan pengentasan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kubu Raya," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Marijan.

Saran yang diperoleh dari forum diskusi dapat mendukung program terkait yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah. "Saran dan masukan tersebut nantinya dapat memperkuat program yang telah dan akan dilaksanakan, atau bahkan program baru sebagai program inovasi ke depannya," tutur Marijan.

Sementar itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menilai kesehatan adalah hulu dari masalah tentang sumber daya manusia.

Menurut dia, bagian hulu tersebut penting untuk diperkuat bersama. Terlebih konstitusi negara memberikan tanggung jawab itu kepada pemerintah, yakni tanggung jawab untuk memberikan peluang supaya orang sehat, termasuk janin untuk bisa lahir dengan sehat dan mendapatkan haknya.

"Cukup gizi sehingga itu juga akan memperkuat sumber daya manusia, karena kesempatan itu berada pada posisi ketika ibu mengandung dan pasca melahirkan. Yang itu semua sudah jelas standarnya," katanya.

Muda menyatakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam kebijakan selalu mencari formula strategis yang solutif. Satu di antaranya yaitu melalui program Selasa-Jumat (Salju) Terpadu. Salju Terpadu adalah program untuk mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, yakni dengan kunjungan petugas kesehatan ke rumah-rumah warga alias sistem jemput bola.

Di mana pada hari Selasa dilakukan pelayanan kesehatan keluarga. Seperti pemeriksaan ibu hamil, balita, imunisasi, pemberian vitamin, KB, kandungan, dan persalinan. Adapun di hari Jumat diberikan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penyakit menular dan tidak menular.

"Kita terbitkan beberapa regulasi langsung untuk bisa membuat supaya semuanya punya perhatian terhadap isu ini. Sehingga hal-hal negatif bisa diminimalkan baik itu terkait dengan angka kematian ibu dan anak, gizi kurang buruk, dan ekses-ekses lainnya," kata Muda.

Muda menegaskan pemerintah daerah komit memperkuat terlebih dahulu cakupan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga, dimana hal itu salah satunya dapat dicapai dengan adanya pemantauan yang maksimal. Karena itu, program Salju dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Karena itu kita juga harus menggeser pola pendekatan dan metode strategi. Sebab kalau mengikuti pola-pola rutinitas dan di zona yang biasa dilakukan, ini tidak akan mengejar dengan masalah yang ada," kata Muda.

Muda menilai sejumlah regulasi yang dikeluarkan adalah ikhtiar untuk mengubah pengelolaan layanan kesehatan, termasuk di puskesmas. Sehingga puskesmas kini tidak hanya pasif menunggu, tapi juga proaktif untuk mengejar.

"Kita ingin memastikan bahwa kita lebih proaktif dan meluas, karena standar pelayanan minimal kesehatan tidak bisa main-main. Ini amanah dan wajib dilakukan seratus persen dan artinya seminimal mungkin inilah yang harus dikejar," kata Muda.