Live Streaming ILC TVOne Selasa (14/1) Malam Ini, Karni Ilyas: 'KPK Masih Bertaji?'

Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne Selasa (14/1/2020) malam ini akan membahas topik "KPK Masih Bertaji?".

Hal ini disampaikan Karni Ilyas dalam akun Twitter miliknya.

"Dear Pencinta ILC: diskusi kita Selasa, pkl 20.00 besok berjudul "KPK Masih Bertaji?" Selamat menyaksikan," tulis Karni Ilyas di akun Twitter resmi miliknya.

Untuk menyaksikan ILC TVOne secara langsung, klik link Live Streaming TVOne berikut ini:

Link 1

Link 2

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi batal menyegel ruangan di Kantor DPP PDI-P terkait operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan, tim yang diturunkan untuk menyegel telah dibekali dengan surat yang lengkap.

Mereka juga telah menemui petugas keamanan di Kantor DPP PDI-P.

Namun, petugas keamanan tersebut tidak serta merta memberi izin masuk kepada petugas KPK karena ingin meminta izin kepada atasannya terlebih dahulu.

Dear Pencinta ILC: diskusi kita Selasa, pkl 20.00 besok berjudul "KPK Masih Bertaji?" Selamat menyaksikan. #ILCMasihkahKPKBertaji

— Karni ilyas (@karniilyas) January 13, 2020

"Ketika mau pamit ke atasannya telepon itu enggak terangkat-angkat oleh atasannya, karena lama, mereka mau (menyegel) beberapa objek lagi, jadi ditinggalkan," ujar Lili, Kamis (10/1/2020) lalu.

Adapun hingga Minggu (12/1/2020) kemarin KPK belum juga melakukan penggeledahan di Kantor DPP PDI-P terkait kasus suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024 itu yang juga melibatkan bekas caleg PDI-P Harun Masiku.

Sementara, Senin (13/1/2020), penyidik KPK telah menggeledah kantor KPU RI, di Jakarta Pusat.

Ruang kerja Wahyu Setiawan di KPU disegel sejak Kamis (9/1/2020), sehari setelah Wahyu terjaring operasi tangkap tangan, Rabu (8/1/2020) siang.

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat membenarkan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partainya sempat akan digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Namun, KPK batal menggeledah karena menurut Djarot kurang memiliki dasar hukum yang kuat.

Saat ditanya apakah PDI-P menghalang-halangi penggeledahan itu, Djarot membantah.

"Enggak, informasi yang saya terima bahwa yang bersangkutan tidak ada bukti-bukti yang kuat, surat, terus dan sebagainya," kata Djarot di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

"Mereka informasinya tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat," lanjut dia.

Djarot memastikan partainya tak akan mengintervensi proses hukum apapun yang berkaitan dengan kadernya.

PDI-P selalu mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi.

"Partai sih tetap sangat mendukung proses pendekatan hukum ini dan kemudian tidak akan melakukan intervensi. Siapapun yang bersalah akan diberikan sanksi tegas," lanjut Djarot.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa sepakat dengan pandangan bahwa saat ini telah terjadi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Hal ini ia ungkapkan terkait dengan batalnya penyegelan kantor DPP PDI-P oleh KPK terkait operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Apa yang terjadi hari ini membuktikan bahwa KPK dilemahkan," kata Desmond di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Menurut Desmond, salah satu penyebabnya adalah keberadaan Dewan Pengawas KPK berdasarkan UU KPK 19/2019.

Politisi Gerindra ini mengatakan, sejak dulu Fraksi Gerindra menolak adanya Dewan Pengawas dalam lembaga antirasuah.

"Faksi Gerindra menolak kan. Menolak Dewas seperti ini. Jadi kalau ada pelemahan, produk pelemahan ya terjadi hari ini," tuturnya.

Desmond berharap pemerintah segera merespons pelemahan terhadap KPK.

Menurut dia, salah satu respons yang dapat diberikan adalah melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK.

"Tinggal pemerintah merespons ini. Maka tuntutan perppu yang berkaitan dengan pelemahan ini dalam rangka memperkuat saya pikir kita respons dengan baik," ujar Desmond.

Desmond mengatakan saat ini nyaris sudah tak ada lagi kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah terkait politik dan hukum.

Ia juga meminta KPK berbenah diri agar tak sekadar jadi lelucon publik.

"Kepercayaan publik rusak semua terhadap kebijakan dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan persoalan politik dan hukum hari ini. Ini yang harus kita respons dengan baik. KPK harus memperbaiki diri, jangan jadi tontonan lucu," tegasnya.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Desmond: Apa yang Terjadi Hari Ini, Bukti KPK Dilemahkan"
Penulis : Tsarina Maharani
Editor : Kristian Erdianto

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Djarot Akui KPK Datangi Kantor DPP PDI-P untuk Menggeledah, tapi Batal"
Penulis : Rakhmat Nur Hakim
Editor : Diamanty Meiliana