SIKAP Menhan Prabowo Soal China Klaim Natuna: 'Kedaulatan Harga Mati, Tapi Jangan Kita Panas-panasi'
"Nah ini kan bisa diselesaikan, kita bisa negosiasi dan sebagainya, kita cool aja, selalu saya katakan," jelas Prabowo.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengungkapkan soal Natuna tidak bisa diganggu gugat. Meski demikian, Prabowo meminta jangan ada pihak yang memanas-manasi soal Natuna.
"Ya kan jelas beliau (Presiden Joko Widodo) sudah katakan kedaulatan harga mati."
"Tapi jangan kita panas-panasi," ujar Prabowo dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Kamis (9/1/2020).
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan, jika sudah masuk wilayah laut Indonesia, kapal manapun harus minta izin kepada Indonesia.
"Jadi kalau wilayah teritorial itu adalah kedaulatan, itu 12 mil, lebih dari itu adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)."
"Dan kapal manapun boleh keluar masuk, tapi kalau eksploitasi ikan atau mineral nah itu kerjasama harus izin kita," ungkap Prabowo.
• Guru Besar UI Saran Kebijakan Tenggelamkan Kapal Asing Era Susi Pudjiastuti Dilanjutkan Edhy Prabowo
• Sikap China Seusai TNI Siaga Tempur di Natuna dan Pemerintah Indonesia Kirim Kapal & Pesawat Tempur
Prabowo menambahkan, persoalan Natuna harus disikapi secara tenang.
"Nah ini kan bisa diselesaikan, kita bisa negosiasi dan sebagainya, kita cool aja, selalu saya katakan," jelas Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan, adanya penangkapan tiga kapal China yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau, tidak akan menghambat investasi dengan China.
"Kita cool saja, kita santai," ujar Prabowo, dikutip Tribunnews dari Kompas.com.
Prabowo menuturkan, soal tiga kapal asing milik China yang memasuki perairan Indonesia, pihaknya masih membahas untuk mencari solusi dengan kementerian lain.
"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik, bagaimana pun adalah negara sahabat," jelas Prabowo.
Tanggapan Mahfud MD Soal Natuna
Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan akan menambah kekuatan jika China masih datang ke Natuna.
"Kita usir, kita halau, kok masih bandel kita tambah kekuatan lagi," ujar Mahfud MD dalam acara Prime Talk yang kemudian diunggah di kanal YouTube MetroTV News, Senin (6/1/2020).
Menurut Mahfud MD, Presiden Jokowi telah mengintruksikan jajarannya untuk tidak melakukan tawar-manawar dengan China.
"Lalu apa tidak ada tawar menawarnya? Satu negara harus hadir di Natuna," ungkapnya.
Mahfud MD menyebut, wilayah tersebut tidak boleh kosong sehingga orang tidak mudah masuk.
"Caranya bagaimana? Peningkatan patroli, sehingga datang terus berkeliling terus, kalau ada pelanggaran ditindak," jelas Mahfud MD.
Kedua, menurut Mahfud MD, agar pulau tersebut terasa memang milik Indonesia, maka sekarang pemerintah menggiatkan nelayan untuk mencari ikan di Natuna.
"Nah kita hari ini mulai mengerahkan pelaut-pelaut dari Pantura Jawa Tengah ya, akan kita fasilitasi untuk pindah ke sana," terang Mahfud MD.
Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa Natuna adalah milik Indonesia.
"Apa buktinya itu milik kita? Ya kalau kita yang melaut disitu enggak ada yang melarang, tetapi kalau ada orang lain melaut di situ kita larang. Bisa dengan adanya nelayan-nelayan itu," ungkapnya.
Sebelumnya, Mahfud MD menegaskan, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China soal Natuna.
"Prinsipnya begini Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China," terang Mahfud MD dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Metrotvnews, Minggu (5/1/2020).
Menurut Mahfud MD, negosiasi hanya dilakukan saat ada masalah bilateral terkait konflik yang terjadi antar dua negara.
"Karena kalau negosiasi berarti masalah bilateral yang ada konflik tentang perairan ini," terangnya.
Sementara dalam kasus Natuna ini tidak ada konflik antara Indonesia dengan China.
Mahfud MD menyebut Perairan Natuna sepenuhnya milik Indonesia.
Hal tersebut berdasar pada konvensi internasional di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
"Nah perairan ini tidak ada konflik sepenuhnya milik Indonesia berdasar konvensi internasional UNCLOS 1982 menyatakan, bahwa Natuna itu adalah merupakan ZEE Indonesia," terang Mahfud MD.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri) (Kompas.com/Ade Miranti Karunia)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Subianto Sebut Kedaulatan di Natuna Tak Bisa Diganggu Gugat: Tapi Jangan Dipanas-panasi!
