Hiswana Migas akan Bentuk Tim Survei Penyaluran BBM dan Migas di Kalbar

PONTIANAK- Sekretaris Hiswana Migas Kalimantan Barat, Harry A Daya menanggapi terkait adanya penurunan Harga Beberapa Bahan Bakar Minyak (BBM) di Awal Tahun 2020 yang disampaikan oleh PT Pertamina, Minggu (5/1/2020).

Ia mengatakan bahwa kebijakan itu memang sifatnya global berlaku di seluruh Indonesia.

Jadi wajib Hiswana Migas menyampaikan kepada masyarakat dan anggota Hiswana Migas untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Disamping itu dengan pengurusan Hiswana Migas Kalbar yang baru di tahun baru ini dalam waktu dekat akan mengadakan rapat besar untuk seluruh anggota dan pengurus untuk melakukan evaluasi tentang Hiswana Migas dan Pertamina tentang program ke depan.

• Daftar Harga BBM Jenis Bensin dan Solar Penyesuaian Terbaru di Wilayah Kalimantan

"Hal yang terjadi dan yang sudah kami terima tentu dalam waktu dekat mungkin kita akan turun lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai konsumen dengan berbagai lapisan termasuk juga dengan anggota Hiswana Migas yang mengaku tidak merasa diberikan keadilan jatah-jatah kuota yang didapat pihak tertentu lebih besar dari pihak lainnya," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Minggu (5/1/2020).

Ia menyampaikan dalam pengurusan Hiswana Migas Kalbar yang baru ini akan diterapkan asas keadilan dan kebenaran.

Artinya adil dan merata bahwa pengusaha yang tergabung dalam Hiswana Migas akan mendapatkan hak yang sama.

"Artinya jangan sampai pengusaha yang bekerja sama sebagai mitra Pertamina melakukan tindakan tidak baik di bidang BBM maupun Migas," ujarnya.

Ia mengatakan di Migas juga menjadi catatan penting untuk dilakukan evaluasi dan harus turun ke lapangan untuk melihat apa yang terjadi kenapa sering terjadi misalnya terkait gas langka .

"Ini banyak tuduhan bahwa ada permainan misalnya dari agen nakal dan pangkalan nakal atau lainnya yang memang harus bertanggung jawab tapi tidak melakukan tugasnya," ujarnya.

Ia mencotohkan gas 3 Kg merupakan hak orang miskin tapi kenapa bukan orang miskin dengan gampang mendapatkan jatah gas tersebut.

"Tentu saya berpikir bahwa kebijakan menteri yang baru punya alasan tertentu kenapa pertamax diturunkan tentang bensin yang menjadi subsidi rakyat tentu salah satu menjadi agenda kita ke depan."

"Karena ada beberapa SPBU saja yang mendapatkan kuota, tapi banyak keluhan masyarakat bahwa yang antri itu banyak yang pakai mobil. Sebenarnya ada masukan dari lapangan kenapa tidak khusus motor saja untuk yang subsidi," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa orang yang pakai motor rata- rata lebih cenderung menengah ke bawah.

Ia juga mendapatkan laporan di lapangan bahwa banyak yang antri bensin tetapi menggunakan kartu dan yang memiliki mobil.