Dua Pasal yang Jerat Donald Trump hingga Layak Diminta Turun Takhta dari Jabatan Presiden AS

WASHINGTON DC - Presiden Donald Trump diputus memenuhi dua pasal pemakzulan yang diajukan oleh DPR AS Rabu (18/12/2019).

Dua pasal pemakzulan Trump yang disidangkan itu adalah penyalahgunaan kekuasaan serta menghalangi penyelidikan Kongres.

Selepas dari DPR AS, agenda selanjutnya adalah membawa dua pasal pemakzulan itu ke level Senat yang dijadwalkan bersidang Januari 2020 mendatang.

Di sini, pasal tersebut membutuhkan setidaknya dua per tiga dukungan dari total 100 senator untuk menyingkirkan Donald Trump dari jabatannya.

Ini berarti 67 senator harus memberikan dukungan, di mana Demokrat yang berjumlah 45 butuh setidaknya 22 orang Republik yang membelot.

Dilansir The Telegraph, Hakim Ketua Mahkamah Agung John Roberts bakal bertindak sebagai pengadil dalam sidang pemakzulan Trump.

• Penantang Kuat Presiden Donald Trump, Ini Tiga Kandidat Capres Partai Demokrat Hasil Survei Terbaru

Ke-100 senator itu bakal bertindak sebagai juri, di mana mereka akan mendengarkan dalam diam dua pasal pemakzulan yang menerpa presiden 73 tahun itu.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi bakal memilih kuasa hukumnya untuk membela pasal tersebut, dengan tim kepresidenan juga menunjuk pengacara terbaiknya.

Bagaimana sidang itu akan berlangsung, durasi, berapa banyak saksi yang dipanggil, bakal dibahas berdasarkan Konstitusi AS.

Trump sempat menyiratkan dia lebih menyukai durasi sidang yang panjang, di mana para pendukungnya bisa membantu membelokkan opini publik.

Sejumlah elite Republik telah melobi Demokrat agar Joe Biden dan putranya, Hunter, bisa dihadirkan di sidang sebagai saksi.

Joe Biden, yang merupakan calon rival Trump di Pilpres AS 2020, adalah sosok yang memicu pemakzulan terhadap sang presiden.

Sebabnya, Trump sempat meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky guna menyelidiki Joe Biden dan Hunter pada Juli lalu.

Sementara Demokrat berusaha membujuk Republikan untuk menghadirkan saksi mereka sendiri, termasuk sejumlah pejabat AS yang dianggap terlibat.

Mereka adalah Penjabat Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney, maupun mantan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton.

• Beda Gaya Hotman Paris dengan Frank Hutapea Putranya saat Bertemu Anak Presiden AS Donald Trump