Sutarmidji Warning Kepala Daerah Terkait Penggunaan Anggaran, Target Dua Tahun Perubahan

Midji pun bertekad untuk memperbaiki Kalbar dalam waktu dua tahun, dan ia pastikan akan ada perubahan yang sangat signifikan.

Sutarmidji Warning Kepala Daerah Terkait Penggunaan Anggaran, Target Dua Tahun Perubahan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ Anggi
Gubernur Sutarmidji 

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengingatkan seluruh bupati, wali kota, dan pejabat daerah untuk tidak main-main dengan urusan anggaran serta saling mengingatkan agar tidak korupsi.

Midji pun bertekad untuk memperbaiki Kalbar dalam waktu dua tahun, dan ia pastikan akan ada perubahan yang sangat signifikan.

"Pada momentum hari anti korupsi ini kita akan meningkatkan persepsi anti korupsi di Kalbar. Kalau beberapa daerah seperti Kota Pontianak sudah menerima penghargaan untuk zona integritas, kalau Kalbar ini perlu secara keseluruhan. Kalbar tidak hanya identik dengan provinsi saja, tapi seluruh jajaran instansi vertikal juga harus berbenah ," tandas H Sutarmidji, Senin (9/12).

Dalam peringatan Hari Anti korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada Senin 9 Desember 2019 ini, Gubernur H Sutarmidji juga berharap kepada seluruh kepala daerah yang ada di Kalbar untuk berhati-hati dalam perencanaan dan penganggaran.

Kemudian transparansi anggaran dan dalam hal pelayanan yang menjadi hal yang sangat penting .

Bulog Kalbar Pastikan Stok Beras Tercukupi Hingga Enam Bulan ke Depan

Ia mengatakan Kalbar masih di bawah peringkat 50 dan belum baik . Tapi ia katakan akan berupaya untuk menjadikan Kalbar yang terbaik.

"Kunci menekan angka korupsi adalah perencanaan yang baik dan transparansi dalam segala hal. Itulah kunci untuk sukses dalam menekan angka korupsi," ujarnya.

Ia katakan terus bertekat untuk membangun Kalbar ini sebagai daerah bebas korupsi bukan hanya sekedar basa basi belaka.

"Karena selama ini masyarakat kita ngomong mau berantas korupsi kadang pesimistis, tapi kalau saya serius. Makanya saya bilang dinas badan terkait di jajaran pemerintah provinsi kalau ada temuan yang sifatnya merugikan negara dan sengaja dilakukan maka kepala OPD, maka ia harus bertanggung jawab dan harusnya diganti karena ada integritas yang ditanda tangani," tukasnya.

Dalam momentum Peringatan Hakordia ini, anggota DPRD Provinsi Kalbar, Mad Nawir katakan sudah menjadi kewajiban dalam menghindari korupsi.

Halaman
12
Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved