Dorong Percepatan Desa Mandiri, Kades di Mempawah akan Lakukan Studi Banding
Sekitar Desember 2019 sejumlah kepala desa akan mengikuti studi banding, dalam mengembangkan kapasitas di desa terkait. I
Penulis: Try Juliansyah | Editor: Jamadin
MEMPAWAH - Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah, Burhan mengatakan sejumlah kepala desa akan melakukan studi banding di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Desember 2019.
Hal ini guna meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengembangkan desanya.
"Sekitar Desember 2019 sejumlah kepala desa akan mengikuti studi banding, dalam mengembangkan kapasitas di desa terkait. Ini untuk mendorong menuju smart city, diantaranya dalam percepatan menuju desa mandiri selain itu juga untuk mendorong program satu mahasiswa satu desa," ujar Burhan.
Tentunya, dengan adanya studi banding di desa Ponggok, ini diharapkan input dan outputnya bagi desa jelas.
• Dede Rahayu Optimis Lolos Liga Dangdut Indonesia
Sehingga pihak desa benar-benar dapat mengaplikasinya hasil studi banding di Desa masing-masing.
"Jadi, saya ingin, satu hari belajar di kelas, dan di hari berikutnya baru kunjungan ke lapangan. Intinya kegiatan ini harus jelas bukan hanya sekedar jalan-jalan saja, input dan sumbangsihnya untuk desa harus jelas," tambah Burhan.
Ia mengatakan, Desa desa yang akan mengikuti studi banding tersebut akan menggunakan dana yang berada di desanya masing masing.
Namun untuk besaran setiap desa keluarkan tergantung penilaian dari pihak ketiga yang menentukan.
"Jadi, pihak ketiga itu, yang menentukan besaran yang akan dikeluarkan desa, baik tiket, maupun lainnya. Dan Pihak ketiga itu pun, sudah ada rekomendasi dari kementerian," ungkapnya.
Sementara itu Tokoh Pemuda Kabupaten Mempawah, Mohlis Saka menilai pelatihan yang dilakukan kepala desa penting.
Namun yang terpenting menurut dia implementasi di masyarakat yang diutamakan.
"Jika, dilihat selama ini terlalu berlebihan dan terlalu sering melakukan pelatihan di luar, namun hasil nya tak kelihatan implementasinya di Masyarakat. Jika ini benar dilakukan jangan seperti yang sudah-sudah, semuanya harus jelas," kata Mohlis Saka.
• Pertama Kali, Pemilihan Ketum SIEJ Lewat E-Vote
Mohlis Saka menambahkan, kades itu kuasa pengguna anggaran, maka jangan dijadikan perlatihan itu sebagai pelarian dari ketidak mampuan Kades membuat suatu program yang langsung bersentuhan ke masyarakat.
"Sebab biaya pelatihan tidaklah sedikit apalagi di luar daerah. Alangkah pelatihan itu, Lebih baik digunakan bagi kebutuhan masyarakat baik bersifat fisik maupun pemberdayaan," pungkas Mohlis Saka.
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak